Nasional-Internasional

 

Penyelenggaraan negara belum utamakan moralitas
Jumat, 18 Mei 2012 15:43 WIB | 347 Views
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (FOTO ANTARA)
Ia tersangka korupsi, namun ke mana-kemana ceramah dalam pemberantasan korupsi
Medan (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan penyelenggaraan negara di tanah air belum mengutamakan pentingnya moralitas sebagaimana tuntutan dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

"Padahal kita sudah membuat kesepakatan bahwa moral itu penting," katanya dalam diskusi politik "Sistem Ketatanegaraan Presidensial" yang dilaksanakan Korps Alumni HMI di Medan, Kamis (17/5) malam.

Menurut Mahfud, jika dilihat secara seksama dengan kehidupan berpolitik di Indonesia, semua pihak dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan negara belum dilandasi komitmen moral yang kuat.

Anehnya, komitmen untuk mengutamakan moral tersebut justru sudah tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Bukti kuat dari belum diutamakannya moral dalam penyelenggaraan negara itu dapat dilihat belum terealisasinya amanat Ketetapan MPR, yakni pejabat yang disoroti melakukan kesalahan seperti korupsi untuk mundur dari jabatannya.

Dengan alasan praduga tidak bersalah dan belum diputuskan pengadilan, pejabat yang disoroti tersebut, termasuk yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi melupakan pesan moral dalam Ketetapan MPR itu.

"Semua bilang `saya belum dinyatakan bersalah`," katanya.

Ironisnya lagi, pejabat tersebut justru mempertontonkan ketidakpeduliannya terhadap moralitas dengan selalu memamerkan diri sebagai orang yang selalu mengajak masyarakat untuk memberantas korupsi.

"Ia tersangka korupsi, namun ke mana-mana ceramah dalam pemberantasan korupsi," kata Mahfud.
(I023)Editor: Ella Syafputri
 

 

Dua TV kabel di Sweeping Polisi
ATKINEWS: Dalam satu malam, dua televisi kabel di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (28/4) malam di gerebek polisi. Ini sebagai langkah pemerintah dalam menertibkan keberadaan tv kabel di Indonesia. Dua tv kabel itu berada di kawasan rumah susun Jakarta dan satu lagi di area perumahan di Bandung.
Kedua tv kabel ini sebenarnya memiliki badan hukum, perizinan yang dimiliki sedang dalam proses, dan telah mengantongi RK (Rekomendasi Kalayakan) dari KPID (Komisi Penyiaran Independen Daerah) masing-masing. Namun yang menjadi titik persoalan pada saat sweeping adalah melanggar hak siar, karena mendistribusikan channel Liga Inggris tanpa hak dan tidak ada kerja sama dnegan provider pemilik konten yang sah.
Menurut Rama, salah seorang karyawan tv kabel di Bandung, sekitar jam 10 datang polisi dan langsung masuk mengecek cahnnel yang distribusikan. Selanjutnya petugas ini setelah mengajukan beberapa pertanyaan langsung mengecek siaran dan mengamankan barang bukti.
Malam itu juga, Rama dibawa ke Polda Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Bandung untuk menjalani pemeriksaan sampai jam 00:01 dini hari. Setelah diperiksa dimintai tanda tangannya, Rama dipersilahkan pulang dan diwajibkan hadir kembali hari ini Senin (30/4) pagi untuk pemeriksaan lanjutan.
Menurut Rama, malam itu petugas juga melakukan police line dan memerintah agar perusahaan ini menutup sementara operasionalnya sampai urusan dengan hukum selesai. Namun jika ditutup, justru akan menimbulkan masalah baru, pelanggan bisa datang dan marah. Maka petugas agak melunak, dibiarkan menyiarkan channel yang tidak ada hubungannya dengan Liga Inggris.
Seperti diberitakan beberapa media, tindakan sweeping ini juga pernah dilakukan di beberapa daerah, seperti di Sulteng, Kalsel, Batam, Babel dan Sumatera Utara. Bahkan persoalan hukum dari beberapa kasus ini, masih ada yang belum kelar dan hampir menjadi bulan-bulanan.
Ada beberapa persoalan yang perlu menjadi pelajaran bagi pelaku bisnis tv kabel, selama tidak menampilkan tayangan liga inggris dan channel premium yang tanpa kontrak dengan provider, akan aman. Tetapi jika memang berkeinginan menayangkan Liga Inggris, tentu harus berkontrak dengan provider.
Hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha tv kabel di Indonesia, kebanyakan mereka yang tidak berkontrak karena nilai yang ditawarkan provider cukup mahal. Pengelola tv kabel merasa tidak mampu, maka tak heran jika sebagian tv kabel nekad melakukan distribusi secara diam-diam dan pasti ilegal.
Solusinya mudah saja, terlepas dari mahal tidaknya, kalau mampu silahkan kontrak, kalau tidak mampu ya jangan kontrak dan jangan tayangkan Liga Inggris. Dengan demikian akan aman dan tidak akan terusik lagi. "Yang tidak menayangkan Liga Inggris saja pernah diusik dan disweeping, ini terjadi belum lama ini Jember, Jawa Timur," petugas tidak menemukan bukti dan nihil.
Opsi lain, seluruh operator tv kabel bersatu, merapatkan barisan, patungan melalui sebuah wadah yang mampu mengakomodir dengan baik, diyakini bisa melakukan kontrak sendiri Liga Inggris dan konten lain. Masalahnya, dintara pengelola masih ada yang belum bisa memahami sesama operator, padahal sebenarnya senasib. (team atkinews)

 

Kemlu Akan Otopsi TKI dengan Luka Jahitan
Tiga jenazah TKI ini diduga korban
perdagangan organ tubuh ilegal.
Senin, 23 April 2012, 20:03 WIB
Mutia Nugraheni, Denny Armandhanu
 
Gambar posisi jahitan tiga jasad TKI di Malaysia (VIVAnews/Denny Armandhanu)
VIVAnews - Kementerian Luar Negeri menyatakan akan memfasilitasi seluruh permintaan keluarga tiga jenazah korban tewas di Malaysia yang memiliki bekas jahitan. Termasuk, otopsi ulang di tanah air.
Sebelumnya, tiga jenazah ini diduga adalah korban perdagangan organ tubuh ilegal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kemlu pada Senin, 23 April 2012. Ia mengatakan, apapun yang diinginkan keluarga korban, Kemlu akan membantu.

"Ini adalah masalah bersama yang akan kami kelola dengan baik," kata Natalegawa.

Ketiga jenazah, Herman, Abdul Kadir Jaelani dan Mad Noon, adalah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menjadi TKI di Malaysia sejak pertengahan 2010. Menurut laporan rumah sakit Port Dickson di Negeri Sembilan, korban tewas akibat luka tembak aparat karena dicurigai hendak merampok pada 25 Maret silam.

Jenazah diterima oleh KBRI Kuala Lumpur pada 2 April 2012, namun tidak diperiksa lagi karena berbagai alasan, termasuk di antaranya penyebab kematian yang sudah jelas. Menurut keluarga yang menerima jenazah, tidak ada luka tembakan di tubuh korban.

Selain itu, terdapat luka jahitan memanjang di dada dan mata korban. Keluarga curiga, mereka adalah tumbal perdagangan organ tubuh ilegal di Malaysia. Natalegawa mengatakan, ada dua hal yang harus dipastikan dalam hal ini.

"Ada dua masalah, satu, tentang kejadian yang menyebabkan mereka meninggal. Kedua, adanya indikasi dari pihak keluarga bahwa bekas jahitan itu adalah akibat pengambilan organ tubuh," kata Natalegawa.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dianalisis dengan melakukan otopsi ulang. "Ini harus dikonfirmasi dengan melakukan otopsi ulang, itulah yang akan kita berikan bantuan dan fasilitasinya kepada pihak keluarga, agar apa yang mereka prihatinkan mendapatkan perhatian," jelas Natalegawa.

Dalam mengungkap kasus ini, atase kepolisian di KBRI Kuala Lumpur akan mencari informasi dari Kepolisian Malaysia. Natalegawa mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah fakta yang jelas. (umi)

 

 

Inafis, Kartu Sidik Jari Segala Fungsi
Kartu ini menyimpan berbagai data pemiliknya, dari identitas hingga rekening bank.
Selasa, 17 April 2012, 22:32 WIB
Desy Afrianti, Siti Ruqoyah
 
Kartu Inafis  
VIVAnews - Mabes Polri, Selasa 17 April 2012, resmi meluncurkan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Card. Kartu identitas ini berfungsi sebagai data lengkap setiap warga Indonesia.
Di dalam kartu itu akan dibenamkan sebuah chip yang  bisa menampung  seluruh biodata kehidupan pemegang. Tidak hanya nama, tempat tanggal lahir, dan foto, tapi sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening di bank.
Program ini diujicoba pertama kali pada 30 Januari 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang pertama yang menerima kartu Inafis. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, menjelaskan antara kartu Inafis dan e-KTP yang diusung oleh Mendagri sangat jauh berbeda.
Kartu Inafis merupakan bagian dari identifikasi penduduk secara keseluruhan dan sudah terdata dalam server komputer yang terpusat di negara.
Kartu ini juga bisa digunakan untuk kepentingan instansi pajak. Jika pertambahan nilai kekayaan seseorang naik dari 10 persen menjadi 20 persen, maka dengan adanya kartu Inafis, negara diberikan kemudahan untuk mendebet pajaknya sehingga tidak lagi bertemu degan wajib pajak. "Dan penyimpangan yang sering terjadi dapat dihindari," kata Sutarman.

Dengan kartu Inafis, seseorang yang terkena tilang pun dendanya dapat dipotong secara langsung. "Bayar tilang jadi tidak perlu lagi di persidangan, tapi terdebet dari rekening yang ada di data kartu ini," ucapnya.
Mulai sekarang, masyarakat yang ingin membuat SIM baru harus menyertakan kartu Inafis. Kartu identitas tunggal ini memudahkan data pemilih dalam Pemilu. Nantinya tidak akan ada pemilih, daftar pemilih, dan identifikasi dobel lagi.

Lokasi

Sejauh ini sudah ada 41 tempat pembuatan kartu Inafis, semuanya di Pulau Jawa. Khusus di Jakarta ada beberapa lokasi, di antaranya di Jakarta Selatan (6 lokasi), Daan Mogot (9 lokasi) dan Jakarta Pusat (3 lokasi).
Di luar Jakarta yakni Jawa Barat, di Polres Bandung, dan Polresta Cimahi. Jawa Tengah, Polres Semarang, dan Jawa Timur Polresta Surabaya. Pelayanan Inafis memanga baru ada di tingkat Polres. Ditargetkan program ini akan merambah ke tingkat Polsek pada 2013.

"Inafis berlaku seumur hidup, kalau hilang kami ganti secara gratis. Mungkin di bulan Mei ada penambahan," kata Kepala Pusat Inafis Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Bekti Suhartono. Ke depan pihaknya akan bekerjasama dengan instansi selain bank untuk masuk dalam Inafis.

Pembuatan kartu Inafis sendiri sangat mudah. Tidak ada persayaratan khusus untuk mendapatkan kartu pintar ini. Cukup mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, proses pendataan sidik jari mulai dilakukan petugas. Sekitar 10 menit kemudian, warga langsung mendapat kartu dengan foto muka. "Dari seluruh penduduk Indonesia sudah sekitar satu juta lebih warga teridentifikasi," ucapnya.
Pada hari peluncuran, untuk 5.000 pendaftar pertama tidak dikenakan biaya. Selanjutnya akan dikenakan tarif sebesar Rp35 ribu.
Dia menuturkan bahwa bayi yang baru lahir pun harus segera memiliki data diri berupa sidik telapak kaki yang langsung diambil. "Untuk menghindari tertukarnya bayi dan sebagainya. Sidik kaki langsung masuk database kami," ujarnya.
Pada bayi, sidik telapak kaki yang diambil untuk melindungi kulit bayi yang sensitif. Sebab, proses sidik jari masih menggunakan tinta. Sidik telapak kaki bayi akan digunakan hingga usia 16 tahun, nanti ketika membuat KTP sidik jari baru diambil dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup.

Mendukung polisi

Menurut Bekti, kartu pintar ini sangat mendukung penyidikan polisi. Kartu itu diharapkan bisa menghilangkan identitas ganda seseorang karena berbasis sidik jari.
"Ada sembilan biometrik di tubuh manusia yang akan terdata dalam kartu ini di antaranya sidik jari, muka, hidung, telapak tangan, dan jejak kaki," ujar dia.

Dia menambahkan, selain data pemilik, terdapat pula catatan kriminal yang pernah dilakukan. "Ketika membuat aplikasi kredit, bank bisa mempertimbangkan kalau dia memiliki catatan kejahatan," kata Bekti. "Garis besar perbedaan antara e-KTP dan Inafis itu, kalau inafis untuk mengungkap data tindak kejahatan."

Pada saat bencana alam seperti tsunami, di mana semua dokumen hancur, yang ada hanya sidik jari jenazah. Dengan sidik jari, bisa diketahui siapa identitas, termasuk data-data mengenai dia. "Akan menjelaskan punya tanah di mana. Semua administrasi kependudukan akan dijelaskan sistem ini," tambahnya.

Perangkat ini menunjang pengamanan ATM melalui biometric fingerprint. Nantinya bank tidak perlu repot dan mengeluarkan biaya besar untuk mengganti sistem yang menyedot banyak dana. Hanya ada satu perangkat yang mesti ditambahkan, yakni live fingerprint scanner.
Dengan ditambahkannya perangkat ini di setiap ATM, tidak akan merusak atau mengacaukan sistem yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena, live fingerprint scanner hanyalah alat tambahan yang digunakan untuk melakukan verifikasi pemilik kartu ATM.

Karena verifikasi melalui fingerprint, durasinya sangat cepat, sekitar dua sampai tiga detik. Tingkat akurasinya pun sangat tinggi, yaitu 1 berbanding 5 miliar. Hal ini dikarenakan setiap manusia  memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki manusia lain. Dan keunikan itu tidak hanya terletak pada sidik jari, tapi juga pada telapak tangan, kaki, wajah, retina, dan sebagainya.

Orang kembar seidentik apapun, sidik jarinya pasti berbeda. Sidik jari ini adalah keunikan melekat yang tidak dapat diduplikasi, serta tidak akan berubah dari waktu ke waktu, meskipun tergores maupun terkelupas. "Sepanjang otot masih melekat, masih bisa kita baca. Jangankan tergores, mayat yang teredam beberapa hari pun, sidik jarinya masih bisa terdeteksi," ujarnya.

Live fingerprint scanner ini, kata Bekti, dapat membedakan fingerprint orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Apabila sidik jari yang digunakan tidak cocok atau berasal dari jari orang yang sudah mati maka sistem ATM tidak dapat membaca. Akibatnya, transaksi tidak dapat dilanjutkan.
 
Wapres: jaga masjid jangan untuk sebarkan radikalisme
Kamis, 5 April 2012 22:13 WIB | 1020 Views
 
Wapres Boediono (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengharapkan agar masjid dijaga jangan sampai jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan gagasan tidak Islami seperti radikalisme serta fanatisme sektarian.

"Agar dijaga agar tidak untuk menyebarkan permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, dan anjuran provokatif yang berujung pada tindak kekerasan dan terorisme," kata Wapres Boediono saat membuka Seminar Internasional Dakwah dan Pendidikan Islam di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis.

Hadir dalam acara itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo serta Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Zuhal M.

Dikatakan Wapres, Islam adalah agama yang sangat toleran karena mengajarkan kepada masyarakat bahwa jalan terbaik adalah jalan tengah, bukan ekstrem kiri atau kanan.

Boediono menyayangkan karena prilaku sejumlah sangat kecil Muslim atau yang mengaku Muslim, di sebagian dunia saat ini telah muncul apa yang disebut sebagai "Islamophobia", ketakutan atau antipati terhadap Islam.

"Ini tentu sangat merugikan Islam sendiri," kata Wapres.

Boediono mengatakan, adalah tugas Yayasan Al-Azhar dan tugas semua pihak untuk meluruskan kekeliruan ini dengan mencegah kelompok-kelompk ekstremis yang ingin membajak Islam.

"Kami semua wajib menyebarkan ke seluruh pelosok dunia tentang kebenaran hakiki yang terkandung dalam wahyu Ilahi kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan bagi yayasan-yayasan pendidikan Islam untuk menghasilkan lulusan siswa yang cerdas, sekaligus mencerminkan akhlak Islam yang mulia," katanya.

Dikatakan pula, masjid merupakan satu institusi sentral dalam peradaban Islam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat Islam.

Dari dan melalui masjidlah, kata Boediono, tumbuh dan berkembang khazanah pemikiran dan keilmuan serta strategi pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat Islam.

Wapres menilai, masjid sejatinya selain menjadi basis ideologi dan spiritual umat Islam, juga berperan sebagai agen sentral untuk memfasilitasi berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas umat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya serta berbagai bidang lainnya.

Di samping mengembalikan masjid sebagai tempat membangun kembali peradaban umat, masjid juga ditantang untuk menyebarkan Islam sebagai agama yang damai dan penuh rahmat Ilahi. Menurut para ahli, kata Islam itu sendiri berasal dari akar kata "salima" yang bisa berarti pasrah diri kepada kehendak Ilahi dan juga berarti damai.

Dari berbagai sumber, kata Wapres, diperkirakan jumlah masjid dan mushalla di seluruh Indonesia saat ini mendekati 800.000 buah.

"Tidak pelak lagi bahwa masjid mempunyai peran yang cukup sentral dalam membangun karakter bangsa. Karenanya di samping sebagai tempat ibadah bersama, pemrakarsa masjid juga dituntut untuk sungguh-sungguh memerhatikan agenda dan kepengurusan masjid," kata Wapres.
(T.A025/Z002) Editor: Ruslan Burhani

 

 

 

 

 

Manufacturing Hope 12 :
Fajar Lazuardi di Bahtsul Masail Gula Legi
Minggu, 5 Februari 2012 21:55 WIB | 1474 Views
Dahlan Iskan*
Menteri BUMN, Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)
Selamatkan Bencana Dengan ...
Petani Tebu Tolak Impor Gula
Jakarta (ANTARA News) - Hampir seribu orang berkumpul di gedung Empire Surabaya hari Minggu kemarin. Semua berkaus sama: kaus putih bergambar tebu, sepeda, dan sedikit hantu. Tidak peduli karyawan biasa, kepala bagian, kepala pabrik maupun direksinya. Saya pun diminta mengenakan kaus yang sama, entah apa maksud gambar hantu di situ. Tujuan pertemuan ini memang hanya satu: memajukan pabrik-pabrik gula milik BUMN.

Dari 179 pabrik gula milik negara yang pernah ada, kini tinggal 51 yang masih tersisa. Itu pun separonya dalam keadaan sulit dan sangat sulit. Zaman memang sudah berubah. Kejayaan industri gula sudah lama berlalu. Kalau dulu harga gula 2,5 kali harga beras, kini harga kedua komoditi itu sudah praktis sama.

Maka minat menanam tebu pun tentu tidak sebesar dulu lagi. Kini begitu banyak tanaman lain yang lebih menjanjikan. Apalagi untuk menanam tebu diperlukan waktu tiga kali lipat lebih lama dari tanaman padi.

Di saat produksi gula mengalami kesulitan seperti itu, orang masih terus membeli gula. Kian tahun konsumsi gula kian tinggi -termasuk oleh mereka yang terkena sakit gula sekali pun. Akibatnya impor gula harus digalakkan. Pabrik gula dalam negeri kian bertambah-tambah sulitnya.

Tapi benarkah pabrik gula harus sulit? Mengapa masih ada pabrik gula yang baik? Mengapa masih ada pabrik gula yang maju? Mengapa minat swasta membangun pabrik gula tetap tinggi? Mengapa di beberapa negara produksi gulanya terus meningkat dan bahkan mampu ekspor?

Dalam forum seribu orang itu semua pertanyaan harus terjawab. Agar pertemuan tidak seperti sekadar seminar atau rapat kerja, semua pembicara harus ngomong to the point, tidak ada basa-basi, tidak boleh bicara lebih dua menit dan harus fokus per-topik. Tidak ada upacara pembukaan atau penutupan. Juga tidak ada pemimpin rapat. Yang ada hanya moderator yang diserahkan kepada saya. Yang hadir pun sangat bervariasi sehingga tidak mungkin ada persoalan yang tidak tahu jawabnya.

Di samping direksi, hadir di forum ini semua kepala pabrik, semua kepala bagian, dan peserta khusus. Peserta khusus adalah generasi muda berprestasi di sebuah pabrik gula tanpa memandang sudah punya jabatan atau belum. Masing-masing pabrik gula mengirimkan 10 orang generasi muda berprestasi. Saya jadi teringat pidato Bung Karno: berikan kepada saya 10 orang pemuda, akan saya ubah dunia! Saya berharap 10 generasi muda di situ pun bisa menjadi champions untuk perubahan di masing-masing pabrik gula.

Tempat duduk di forum yang secara informal dinamakan “bahtsul masail kubro” ini juga diatur secara khusus. Peserta dari pabrik-pabrik yang sudah maju disandingkan dengan peserta dari pabrik-pabrik yang lagi sulit. Peserta dari pabrik-pabrik yang maju sering diminta tampil untuk menceritakan kiat-kiat mereka di topik-topik tertentu.

Maka 17 topik yang selama ini menjadi penyebab sulitnya pabrik gula itu bisa dibicarakan secara tuntas. Topik-topik itu misalnya: mengapa petani tidak berminat menanam tebu di suatu wilayah pabrik, mengapa ada pabrik yang lebih dekat tetapi petani mengirim tebunya ke pabrik yang lebih jauh, mengapa ketidakefisienan pabrik ikut dibebankan kepada petani, mengapa tebu dari jauh diberi insentif ongkos angkut sementara tidak ada insentif kepada petani yang dekat dengan pabrik, apa yang harus dilakukan untuk merebut kepercayaan petani kepada pabrik gula setempat, betapa besar pengaruh kekompakan para kepala bagian di dalam suatu pabrik terhadap keberhasilan pabrik gula, bagaimana agar pembakaran ketel tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, mungkinkah dilakukan sistem beli putus: petani kirim tebu dan langsung dibayar saat itu, bagaimana mengatasi semakin sulitnya mencari tenaga untuk menebang tebu dan seterusnya.

Topik yang paling panjang tentu yang satu ini: bagaimana merebut kepercayaan petani. Agar mereka mau menanam tebu. Agar mereka mengirim tebu ke pabrik yang terdekat. Agar pabrik tidak kekurangan tebu. Agar petani merasakan keadilan dan kesejahteraan.

Mencari jawabnya tidak sulit. Sudah ada contoh yang sangat berhasil. Pabrik Gula Pesantren Baru di dan Pabrik Gula Ngadirejo, keduanya di Kediri, sudah menerapkannya dengan sukses. Demikian juga delapan pabrik gula lainnya, termasuk yang di Lampung dan Palembang. Sejak empat tahun lalu kelompok 10 ini tidak pernah lagi mengalami kesulitan bahan baku. Bahkan sampai berlebihan. Kuncinya satu: keterbukaan manajemen kepada petani tebu.

Di pabrik-pabrik tersebut tiap hari (di masa giling) diumumkan di papan pengumuman, petani siapa memperoleh rendemen (kandungan gula) berapa persen. Mereka yang setor tebu ke pabrik biasanya mampir ke papan pengumuman itu. Sejak sistem ini diterapkan tidak ada lagi kecurigaan dari petani. Padahal dulunya pabrik selalu dicurigai mempermainkan rendemen petani. Sampai-sampai petani meminta agar dibentuk tim independen untuk mengikuti keterbukaan model Pesantren Baru atau Ngadirejo, tim seperti itu tidak diperlukan lagi.

Yang juga banyak mendapat tepuk tangan adalah ketika sepasang kepala bagian diminta naik panggung. Dia adalah Surya Wirawan kepala bagian teknik dan Fajar Lazuardi kepala bagian pengolahan. Keduanya dijadikan contoh betapa bila dua orang kepala bagian di suatu pabrik kompak, hasilnya luar biasa.

Ketika keduanya bekerja di posisi tersebut, Pabrik Gula Prajekan, Situbondo, mengalami kemajuan 100 persen dalam produksinya. Oleh direksi PTPN XI, keduanya kini diminta tetap berpasangan untuk membenahi Pabrik Gula Semboro di Jember. Mereka pun optimis bisa menghidupkan kembali pabrik gula Semboro yang semula sulit ini.

"Kami ini bukan lagi seperti rekan sejawat, tapi sudah seperti bersaudara," ujar Surya Wirawan yang jadi kepala bagian teknik. "Saya selalu panggil dia kid dan dia panggil saya sam," tambahnya. Bagi orang Malang tidak ada panggilan yang bisa menunjukkan kekentalan persahabatan melebihi panggilan kid dan sam itu. Orang Ngalam, eh orang Malang, memang biasa mengucapkan suatu kata dari huruf paling belakang.

Biaya memproduksi uap memang sangat besar di suatu pabrik gula. Bagian teknik yang memproduksi uap melalui ketelnya (boiler) harus erat berhubungan dengan bagian pengolahan yang menggunakan uap tersebut. Kalau produksi uap kurang cukup sudah seharusnya bagian pengolahan menjerit. Sebaliknya, kalau bagian pengolahan terlalu boros menggunakan uap dalam proses pembuatan gulanya sudah sewajarnya bagian teknik menjerit.

Dalam hal team yang tidak kompak, bisa saja terlalu banyak bahan bakar yang terbuang karena penggunaan uap yang berlebihan. Sebaliknya, kalau produksi uap tidak lancar bisa jadi banyak gula yang kualitasnya jelek.

Dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan para pengelola pabrik gula selama tahun-tahun terakhir, setidaknya sudah banyak best practices yang terjadi. Banyak sekali cerita keberhasian dan kiat kesuksesan yang bisa diceritakan di forum kemarin. Kini tinggal bagaimana manajemen bisa menularkan semua itu kepada pabrik yang masih sulit.

Di akhir pertemuan, 22 pimpinan pabrik gula yang masih sulit dan sangat sulit naik ke panggung. Urutan jejernya pun sudah seperti otomatis: yang paling sulit di ujung kanan dan kian ke kiri kian kurang sulitnya. Mereka sudah mendengar sendiri kiat-kiat sukses pabrik lainnya. Di antara 22 pabrik yang sulit dan amat sulit itu ternyata masih memberikan hope yang besar: 12 pabrik di antaranya siap keluar dari “neraka” akhir tahun ini.

Banyak sekali rencana yang akan mereka lakukan setelah pertemuan ini. Bahkan di antara mereka ada yang sangat detil. Misalnya ada yang akan menjaga agar mesin pengolahannya selalu dibersihkan dengan sangat-sangat bersih.  Ini tidak hanya demi kerapian atau kesehatan, ternyata juga sangat erat dengan peningkatan produksi. Dia menceritakan secara detil reaksi-reaksi kimiawi dari semua instalasi pengolahan yang kurang dibersihkan secara benar-benar bersih dengan produktivitas gula.

Dengan sangat menyindirnya, dia berucap, "Kalau bapak mengatakan ruang tunggu bandara harus lebih nyaman dari ruang kerja direksi bandara, saya akan bikin doktrin instalasi pengolahan di pabrik gula saya harus dibersihkan lebih bersih dari piring yang saya pakai makan!"

Alhamdulillah. Dengan demikian, bila Tuhan mengizinkan, akhir tahun ini tinggal 10 lagi pabrik gula yang masih sulit. Berarti masih 20 persen lagi. Tentu tidak mudah memecahkannya. Meski tinggal 10 pabrik gula, tapi pastilah ini yang paling sulit dari yang tersulit.

Untuk membaca seberapa sulitkah kesulitan yang sulit itu, masing-masing pimpinan 10 pabrik gula tersebut diminta menyebutkan tiga penyebab utama kesulitan itu. Yang satu, yang di Klaten itu, menyebutkan kesulitan utamanya hanya satu: pabrik tersebut menggunakan banyak sekali boiler yang semuanya berukuran kecil-kecil. Kalau apa yang dia kemukakan itu benar, tentu tidak sulit memecahkannya: ganti boiler. Satu saja tapi yang besar. Satu saja tapi bahan bakarnya jangan minyak. Satu saja tapi bayarnya nyicil.

Satu pabrik lagi, di Probolinggo, beralasan pabriknya sudah terlalu tua. Sudah 166 tahun. Kalau ini benar, maka masih tetap bisa diatasi. Sebab, pabrik gula pada prinsipnya adalah mekanik. Banyak hal bisa dilakukan dengan mudah untuk peralatan yang sifatnya mekanik.

Satu pabrik lagi, di Jateng, penyebabnya agak unik: kalah bersaing dengan pabrik gula Jawa yang jumlahnya sampai 300 buah di sekitar pabriknya. Para petani tidak ada yang mengirim tebu ke pabrik karena diolah sendiri-sendiri. Tentu alasan seperti ini terlalu klasik untuk sebuah bisnis. Bukan alasan yang kuat. Karena itu sampai ada peserta yang memberikan jalan keluar secara bergurau: bagaimana kalau pabrik gula ini sekalian saja memproduksi gula Jawa?

Intinya: semuanya berkaitan dengan kurangnya pasokan tebu sebagai bahan baku utama.
Intinya lagi, petani kurang tertarik menanam tebu atau mengirim tebu ke pabrik. Lebih inti lagi: petani kehilangan kepercayaan kepada pabrik gula BUMN. Maka khusus yang 10 pabrik gula ini akan bertemu lagi sebulan mendatang. Tentu dengan usulan dan jalan keluar yang sudah lebih nyata. Kalau pun tahun ini belum  bisa teratasi, setidaknya tahun depan harus beres. Atau, hi hi hi, menjadi seperti hiasan di kaus yang kemarin mereka kenakan itu!

*Menteri BUMN
Editor: Ruslan Burhani


 
Dahlan Iskan tak Ambil Pusing 
Dituding Nazar Terima Fee
Republika – 2 jam 56 menit lalu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tak hanya sejumlah petinggi partai dan anggota DPR yang disebut tersangka M Nazaruddin. Nama Dahlan Iskan pun disebut menerima dana untuk proyek PLN. Saat ditemui sebelum rapat kerja pemerintah di JI Expo, Kemayoran, Kamis (19/1) Jakarta mantan Direktur Utama PLN ini tampaknya tak mau ambil pusing. Ia malah balik bertanya.
"Untuk apa ya kira-kira? Katanya untuk apa? Aku enggak dengar soalnya. Coba diusutlah. Kalau anu, Anda ambillah ya. Karena kan belum sampai ke saya. Masih nyasar ke mana gitu. Siapa tahu masih nyasar di sekitar dia. Terus nanti kita bagi-bagilah," katanya bercanda.
Ia pun ogah mengatakan statement-nya sebagai bentuk bantahan. Dahlan beranggapan justru kalau dibantah mengesankan ada hal yang benar terjadi. Ia juga enggan disebut dirinya mengklarifikasi tudingan itu. "Enggak mau juga klarifikasi. Kayaknya kok menerima terus seolah tidak menerima. Enggaklah. Urus saja uangnya nyangkut dimana," katanya.
Menurut Dahlan, tudingan Nazar terkait proyek PLN sama sekali tidak melibatkan APBN, tetapi memang proyek murni PLN. Ia pun mengaku tidak pernah berurusan dengan Nazaruddin terkait hal ini. "Nazaruddin kan mengatur proyek-proyek APBN yang proyeknya ditentukan di DPR. Proyek itu sama sekali enggak ada hubungan sama APBN dan DPR. Jadi enggak ada hubungan," katanya menegaskan.
Ketika ditanya, apakah terlibat? "Masa saya gitu-gitu," kata Dahlan. Ia pun sempat bertanya apakah Nazar menyebutkan jumlah dana yang mengalir padanya. "Dia nyebut nggak uangnya berapa? Kalau nilainya besar lumayan juga, saya tagih. Daripada dibilang dapat uang tapi tidak merasakan," tutupnya sambil tertawa.

 
 
Iptu Kosim "luluhkan hati" warga Lambu Bima
Rabu, 28 Desember 2011 23:11 WIB | 1223 Views
 
Sejumlah anggota Brimob Polda NTB berjaga mengantisipasi keamanan pasca bentrok di Pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Bima, Kabupaten Bima, NTB, foto diambil pada Minggu (25/12). (ANTARA/Rinby).
 
Bima, NTB (ANTARA News) - Iptu Mochammad Kosim (39)  meluluhkan hati warga Lambu pascainsiden di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Sabtu (24/12).

Warga Lambu pada Rabu (28/12) membuka blokade jalan di lintas Lambu-Sape setelah Iptu Kosim terus mendekati masyarakat dengan persuasif dan mencoba mengetuk hati mereka untuk menyingkirkan penghalang jalan agar bisa dilalui kendaraan dan aktivitas ekonomi kembali normal.

Iptu Kosim yang menjabat Kapolsek Lambu mendatangi warga seorang diri, tanpa didampingi anggota yang lain. Ucapan warga yang muncul saat itu, "Masyarakat hanya mau menerima (Iptu) Kosim, tidak bersedia bertemu dengan anggota polisi yang lain".

Abdul Syahid, tokoh masyarakat Desa Soro, Lambu, mengatakan warga akhirnya bersedia membuka blokade jalan tanpa tekanan.

"Kapolsek (Iptu Kosim.) menjaminkan dirinya tidak akan ada `sweeping`, apalagi penangkapan. Warga dengan sukarela membuka blokade jalan itu," katanya.

Iptu Kosim memang diterima baik oleh masyarakat Lambu meski dia bukan penduduk asli daerah itu. Dia lahir di Mojokerto, Jatim, 24 Juli 1972. Kosim masuk polisi melalui jalur Secaba pada 1995.

Polisi yang beristri Nurhidayah dan memiliki dua anak, M Nur Zidan Alfarisi (12) dan M Agim Bayu Satria (8) ini kepada ANTARA mengisahkan suasana pascainsiden Sape yang menyebabkan warga memblokade jalan.

"Saya harus bolak-balik menemui warga, mengajak dialog dan melakukan pendekatan persuasif," ujarnya.

Terus terang, kata Iptu Kosim, "Saya dan warga di Kecamatan Lambu ibarat satu keluarga".

"Bahka saat terjadi perusakan markas Polres dan asrama anggota, rumah saya yang berada di samping Mapolres tidak dirusak warga," katanya.

Keinginan kuat untuk mendekati warga, kata Iptu Kosim, "Selain saya yakin tidak akan terjadi apa-apa, juga saya mengemban amanah menjalankan perintah Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di daerah ini".

Iptu Kosim dan atasannya Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS saat itu ditugaskan untuk membujuk warga agar mau membuka blokade jalan.

"Saya punya keyakinan, warga akan bersedia membuka blokade jalan jika dijelaskan dengan hati. Itulah yang saya pakai untuk mendekati warga," katanya.

Ia mengatakan, "Saat perundingan dengan warga Desa Sumi dan Rato, saya pergi sendirian. Saya berdialog dengan warga, sendirian".

Iptu Kosim sebelum terjadi aksi perusakan, menerima pesan singkat dari beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Lambu. Isinya agar dia bersama anggotanya segera meninggalkan Lambu.

"Namun saya yakin warga Lambu masih sayang pada saya, sehingga dengan modal keyakinan, saat saya diperintahkan untuk mendekati warga, saya jalani dengan tulus," ujarnya.(ANT-232) Editor: Aditia Maruli
 
 
Antrian panjang paska pembukaan blokir Pelabuhan Sape
Minggu, 25 Desember 2011 14:26 WIB | 776 Views
Aksi Blokir Pelabuhan, Demo, Bima, NTB, Pelabuhan Sape Sejumlah pasukan Brimob Polda NTB membuka gerbang pintu masuk menuju pelabuhan Sape usai melakukan pembubaran massa yang melakukan pemblokiran Pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Bima, Kabupaten Bima, NTB, Sabtu (24/12). (FOTO ANTARA/Rinby)
... saat terjadi insiden pembubaran paksa masa oleh Brimob, tak satupun fasilitas pelabuhan yang rusak...
Bima, NTB (ANTARA News) - Otoritas PT ASDP Pelabuhan Sape, Bima, NTB, memberlakukan tiga trip sehari paska pembukaan kembali blokade warga di pelabuhan itu. Sebelum diblokir warga penyeberangan di Pelabuhan Sape ke dan dari Pulau Bajo, Kupang dan Waingapu ini hanya satu trip.

"Kami jamin sebelum tahun baru nanti antrian ini akan selesai. Kami juga memberlakukan tak ada kapal yang sandar untuk istirahat," kata Juwono, Pimpinan Cabang ASDP Pelabuhan Sape, Minggu. Karena diblokade beberapa saat, terjadilah antrian panjang menuju pelabuhan penyeberangan itu.

Jumlah antrian kendaraan di pelabuhan ini, sebanyak 117 kendraan jenis truk dan 72 mobil ukuran kecil.

Jika hari biasa pelabuhan ini melayani 7 trip perpekan, sementara pada saat paska terjadinya insiden tersebut, melayani 14 sampai 20 trip sepekan.

"Kami optimalkan sampai habis antrian ini. mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga penyeberangan ini lancar," katanya. Ia mengakui, saat terjadi insiden pembubaran paksa masa oleh Brimob, tak satupun fasilitas pelabuhan yang rusak.

Warga jauh-jauh hari sudah diminta untuk tidak mengganggu aset milik Pelabuhan tersebut. Namun untuk menjaga kemungkinan yang terjadi, sejak sebelum terjadinya pembubaran paksa tersebut, hampir seluruh karyawan ASDP, diliburkan.

"Yang ada disini hanya saya dan manager saya. Tapi Alhamdulillah, warga tidak mengganggu kami," katanya.

Ia mengharapkan aparat keamanan tetap melakukan penjagaan di lokasi pelabuhan. Selain untuk mengantisipasi terjadinya hal6hal yang tidak diinginkan buntut dari pembubaran paksa, juga untuk menjaga ketertiban supir yang sedang melakukan antrian. (ANT)
 
Editor: Ade Marboen
Selasa, 6 Desember 2011 02:11 WIB | 829 Views
Bukittinggi (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam mengungkapkan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada media massa dewasa ini lebih tinggi ketimbang kepada pemerintah.

"Dari 10 ribu responden di dunia yang diteliti Globescan Media Forum, diketahui 61 persen di antaranya lebih mempercayai media massa dan hanya 52 persen yang percaya kepada pemerintah," katanya di Bukittinggi, Senin.

Tarman Azzam mengatakan hal itu ketika menjadi pemateri pada pelatihan kehumasan daerah bagi pejabat dan aparat humas pemerintah dan BUMN/BUMD se-Sumatera Barat yang digelar Perum LKBN ANTARA Biro Sumbar.

Dikatakannya, di Indonesia tingkat kepercayaan masyarakat kepada media massa justru lebih tinggi lagi yakni mencapai 86 persen, sementara tingkat kepercayaan kepada pemerintah hanya 71 persen.

"Tak heran sebuah media massa di Amerika Serikat, The New York Times menyebutkan bahwa media atau pers sebagai kekuatan keempat demokrasi sejak tahun 1990-an, terutama di dunia ketiga," katanya.

Menurut dia, besarnya pengaruh media massa merupakan tantangan bagi jajaran humas dalam melaksanakan tugas kehumasan. Untuk itu humas harus selalu meningkatkan perannya.

Peningkatan peran kehumasan, katanya, dapat dilakukan dengan cara proaktif terhadap media massa, selalu menjadi jembatan informasi publik, profesional, cepat tanggap, dan tidak arogan. Humas juga harus memiliki keterbukaan informasi dengan data yang akurat dan lengkap, paradigmanya harus menjadi pelayan bukan dilayani serta menjadi pemecah masalah," katanya.

Ia menambahkan, humas merupakan juru bicara kepala daerah di tingkat daerah atau menteri di tingkat kementerian yang mempunyai kewenangan mencari, mengolah dan menganalisa informasi, menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

"Selanjutnya juga menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan, serta menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," ujar Tarman Azzam. (ANT-205/R014)Editor: B Kunto Wibisono
 
Curhat Dahlan usai naik KRL
Senin, 5 Desember 2011 15:44 WIB | 1736 Views
Dahlan Iskan
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan menceritakan betapa sulitnya mengurus kereta api karena ini menyangkut pelayanan publik, namun ia percaya PT KAI Persero dapat menyelesaikan masalah yang dikeluhkan pengguna moda angkutan ini.

"Urus kereta api itu tidak enak," ujar Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN, Senin, menanggapi keberatan yang diungkapkan masyarakat pengguna kereta api terkait dengan perubahan rute kereta rel listrik Jabodetabek.

Pernyataan ini muncul ketika mantan Dirut PLN itu meninjau langsung penerapan rute baru (re-routing) KRL Jabodetabek dengan menumpang langsung salah satu KRL. Bahkan, Dahlan nekat menjadi salah satu penumpang KRL ekonomi Bogor-Jakarta Kota yang terkenal padat.

"Waktu dari Depok ke Manggarai, saya terharu sekali melihat begitu banyak orang berhimpitan," katanya.

Ia pun berkeinginan untuk naik ke atas kereta semata-mata untuk merasakan apa yang dirasakan masyarakat yang setiap hari harus berdesakan dan berhimpitan di dalam moda angkutan massal ini.

"Tapi, masyarakat dapat bernapas lega sebab PT KAI akan menambah rangkaian kereta agar dapat mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang," tuturnya.

Rute baru KRL Jabodetabek mulai diterapkan Senin ini. Jika sebelumnya ada 37 rute KRL, pihak PT KAI bersama operator KRL PT KCJ telah memangkasnya menjadi enam rute yang tidak saling bersilangan.

"Rerouting" dilakukan supaya tidak terjadi lagi persilangan, seperti di Stasiun Manggarai. Saat KRL dari Bogor masuk, semua penumpang dari Jatinegara akan menunggu cukup lama.

Selama ini, KRL jurusan Tanah Abang-Kota dan Bogor-Kota juga kerap bersilangan di stasiun Manggarai. Dengan tidak ada lagi persilangan maka akan menghemat waktu, dan diharapkan cara ini bisa menambah frekuensi perjalanan kereta guna mengakomodasi jumlah pengguna yang meningkat setiap tahun. ***5*** (SSB/B012) Editor: Desy Saputra
 
Yudhoyono-Obama gelar pertemuan bilateral
Jumat, 18 November 2011 07:31 WIB | 1047 Views
 
Presiden Obama Presiden Amerika Serikat, Barack Obama melambaikan tangannya kepada wartawan setibanya di Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis (17/11). Obama tiba di Bali untuk menghadiri KTT ke-19 ASEAN dan KTT terkait lainnya yang berlangsung di Nusa Dua 17-19 Nopember 2011. (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana) ()
 
Nusa Dua (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan menggelar pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN yang dirangkaikan dengan KTT ke-14 ASEAN+3 serta KTT ke-6 Asia Timur.

Menurut informasi dari Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan, pertemuan bilateral dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam akan dilaksanakan di Ruang Uluwatu 1 Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat, pada pukul 17.40 WITA.

Pertemuan bilateral di sela-sela kunjungan Obama menghadiri KTT Asia Timur di Bali sebagai mitra ASEAN di kawasan pasifik itu adalah yang kedua kalinya sejak kunjungan Presiden ke-44 AS itu ke Indonesia pada November 2010 untuk membahas kerjasama komrehensif antara Indonesia dan AS.

Pada Jumat, Presiden Yudhoyono juga dijadwalkan memimpin pertemuan ke-3 kepala negara/pemerintahan ASEAN dengan Presiden Obama yang berlangsung pada pukul 16.30 WITA dan akan dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan.

Dalam pertemuan itu akan dibahas upaya peningkatan kerja sama ASEAN-AS pada tingkat strategis termasuk pembentukan ASEAN-US Eminent Person Group.

Kedua pihak dalam pertemuan itu akan fokus pada perkembangan reformasi politik di Myanmar, pembentukan Kawasan Bebas Nuklir ASEAN, serta kerja sama memberantas terorisme. Selain itu, juga akan dibahas upaya pemulihan ekonomi global, ketahanan pangan dan energi, dan juga pencapaian tujuan pembangunan milenium, serta upaya pengurangan kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN.  (D013)Editor: B Kunto Wibisono
 
Standar uang elektronik 2013
Senin, 14 November 2011 18:23 WIB | 439 Views
 
Ardhayadi Mitroatmodjo. (ANTARA/Dhoni Setiawan)
 
Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) menargetkan penyatuan uang elektronik (e-money) dilakukan pada 2013 mendatang menyusul standarisasi operasional itu yang diperkirakan selesai pertengahan 2012.

"Pada awal 2012 kami bertiga, dengan Kemenhub dan Kemenkominfo, serta industri akan menyusun standar e-money, dan diharapkan pada pertengahan 2013 penerbit akan melakukan migrasi sehingga masyarakat bisa pakai satu e-money saja," Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi Mitroatmodjo, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya akan segera mengomunikasikan rencana kebijakan ini pada bank-bank penerbit e-money tentang pentingnya menyatukan operasional e-money, yang akan sangat menguntungkan perbankan penerbit kartu.

"Kita akan komunikasikan bahwa bank akan mendapat nilai tambah seperti pada kasus penyatuan ATM Bersama dan Jaringan, karena transaksi akan bertambah dengan penyatuan ini," katanya.

BI, Kemenhub dan Kemenkominfo pada Senin ini menyepakati kerja sama dalam penyusunan kebijakan dan standar interkoneksi dan interoperabilitas uang elektronik di sektor transportasi.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani Gubernur BI, Darmin Nasution, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, dan Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M. Budi Setiawan, di Kantor BI.

Dalam kesempatan itu, Budi Setiawan mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kesepakatan itu dengan menyusun standar teknis penyatuan uang elektronik, termasuk kemungkinannya menyatukan dengan kartu pulsa telepon.

"Kita juga akan mengkaji standar teknis yang akan dipakai, termasuk penggunaan frekuensi jika menggunakan alat penerima berfrekuensi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M. Ihsan Tatang, mengatakan bahwa operasional uang elektronik untuk pembelian tiket transportasi antarmoda akan dicoba pada 2012, dan akan mulai berlaku pada 2013.

"Untuk tindak lanjut kerja sama ini, sepertinya perlu payung legalitas, agar bank bisa menerapkannya secara lancar," katanya.(T.D012/S025)Editor: Priyambodo RH
 
Gedung SD berusia 84 tahun masih digunakan 
Jumat, 11 November 2011 00:22 WIB | 901 Views
 
Ilustrasi Gedung Sekolah dengan kondisi memprihatinkan (FOTO ANTARA/M.Ali Khumaini)
Kulon Progo (ANTARA News) - Gedung Sekolah Dasar Bopkri Palihan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibangun pada 1927, sampai sekarang masih digunakan, padahal kondisi sebagian bangunannya rusak parah.

"Empat ruangan kelas sudah retak dindingnya, dan atap rusak parah," kata Kepala Sekolah SD Bopkri Palihan Sumiyati, di Temon, Kulon Progo, Kamis.

Menurut dia, kondisi atap di tiga ruang kelas dan satu ruang guru sudah sangat mengkhawatirkan. Sebagian kayu sudah terlihat rapuh, dan ada genteng yang sudah bocor, yaitu di ruang kelas 4.

Ia mengatakan secara fisik bangunan ruang kelas 4, 5 dan 6 di sekolahnya bisa dikatakan rusak berat. Kerusakan paling parah terlihat dari kondisi kayu penyangga genteng, dan sebagian dinding retak.

"Bangunan itu sudah berusia tua. Pada 20 tahun lalu sebelum saya masuk ke sini, pernah diperbaiki, tetapi hanya atapnya," katanya.

Menurut dia, pihak yayasan tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak memiliki dana. Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Kulon Progo.

"Pernah sekolah ini disurvei oleh Dinas Pendidikan sekitar tiga tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi," katanya.

Ia meminta Dinas Pendidikan Kulon Progo memberikan solusi atau bantuan terkait rusaknya gedung SD Bopkri Palihan. "Itu harapan kami kalau bisa. Kami hanya ingin siswa dan guru tenang saat belajar. Tidak takut atap atau dinding roboh," katanya.

Sementara itu, salah seorang guru SD Bopkri Palihan Yohanes mengatakan dirinya khawatir dengan kondisi bangunan di ruang kelas 4, 5 dan 6. Sebab, atap ruangan tersebut mulai lapuk, sehingga membahayakan keselamatan para siswa.

"Kalau runtuh saat kegiatan belajar dilakukan, lalu siapa yang akan disalahkan," katanya. (ANT-159/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
 
Pesantren Ini Kurban dengan Kerbau
Hal ini untuk menghargai keyakinan umat Hindu yang mengeramatkan sapi.
Sabtu, 5 November 2011, 20:00 WIB
Hadi Suprapto
 
Kerbau siap dipotong (Antara/ Basri Marzuki)
VIVAnews - Berkurban dengan menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sudah lazim dilakukan oleh umat muslim saat hari raya Idul Adha yang akan jatuh pada Minggu, 6 November.

Namun berkurban dengan kebau mungkin hanya segelintir umat Islam yang melakukannya. Salah satunya, Kiai HM Fuad Riyadi, pemilik pondok pesantren Roudlotul Fatihah, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kiai ini memilih kerbau untuk berkurban.

Dia mengatakan, kerbau dipilih sebagai penghormatan kepada umat Hindu yang tak membolehkan memakan sapi. "Pada saat Idul Adha, anda tahu ada Hindu yang tak mau memakan daging sapi," katanya di Magelang, Sabtu, 5 November 2011

Maka itu, Fuad mengatakan, pesantren ini akan terus menyembelih kerbau sebagai pengganti sapi. "Khusus besok, kami akan menyembelih tiga kerbau dan 20 kambing," paparnya

Selain itu, alasan lain memilih kerbau untuk kurban juga karena bercermin pada kebiasaan Sunan Kudus. Menurut Fuad, Sunan Kudus tak pernah mau menyembelih sapi, bahkan saat Idul Adha. Hal itu sebagai wujud toleransi beragama, yaitu menghargai keyakinan umat Hindu yang mengeramatkan sapi.

Fuad juga mengatakan, berkurban dengan kerbau juga didasarkan pada segi ekonomis. "Harga kerbau jauh lebih murah," katanya. (Laporan Juna Sanbawa, Magelang, eh)
 
 
 
Jamaah haji tahun depan banyak berusia lanjut usia
Kamis, 3 November 2011 04:58 WIB | 139 Views
 
Menteri Agama Suryadharma Ali (tengah batik) melakukan dialog denghan sejumlah jamaah calon haji Indonesia di kawasan Nakassah, Makkah. (ANTARA/Anang Ahmad)
Makkah (ANTARA News) - Jamaah calon haji Indonesia yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci akan diprioritaskan yang berusia tua, khususnya berusia di atas 60 tahun, kata Menteri Agama, Suryadharma Ali.

"Jumlah jamaah calon haji tahun depan akan makin banyak yang berusia lanjut sehingga tenaga kesehatan perlu disiapkan lebih banyak untuk antisipasi kemungkinan sakit," ujarnya di Makkah.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyampaikan sambutan dalam Malam Ta`aruf Petugas Haji Indonesia dan Amirul Haj yang juga dihadiri Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding, serta Naib Amirul Haj KH Hasyim Muzadi, Rabu malam waktu Makkah.

Dikatakannya, saat ini daftar tunggu jamaah untuk bisa menunaikan ibadah haji cukup panjang ada yang lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun hingga 11 tahun.

Kebanyakan dari jamaah tersebut, menurut Suryadharma, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), banyak yang sudah sudah berusia lanjut sehingga apabila mereka harus mengantri sesuai daftar tunggu, maka dikhawatirkan tidak bisa menunaikan haji.

Untuk itu, ia mengemukakan, pemerintah tahun depan akan memprioritaskan jamaah yang lanjut usia, khususnya apabila mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi.

"Mengingat tahun depan akan lebih banyak berusia lanjut, maka tenaga medis kiranya perlu ditambah dan harus lebih siap lagi," katanya.

Sesuai data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jamaah berusia 41-50 tahun sebesar 28,60 persen dari total jamaah, berusia 51-60 tahun sebesar 31,25 persen, berusia 61-70 tahun sebesar 16,83 persen, berusia 71-80 tahun berusia 5,66 persen, berusia 81-90 tahun sebesar 1,29 persen dan berusia di atas 91 tahun 0,05 persen.

Terkait dengan adanya jamaah yang masih di rawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Mekah, menag memastikan bahwa jika saat wukuf mereka masih sakit sehingga harus berbaring di tempat tidur, pemerintah menjamin tetap memberangkatkan ke Arafah.

"Kita akan periksa rekam medisnya untuk memastikan apakah jamaah sakit sudah atau belum menjalankan ibadahnya. Saya menyampaikan apresiasi kepada petugas medis," kata Suryadharma

Sementara itu, Marzuki Ali mengatakan, jamaah calon haji diimbau untuk bisa menyampaikan informasi jika masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji.

Informasi tersebut, katanya, diperlukan untuk perbaikan layanan haji bagi jamaah yang akan menunaikan tahun depan.

"Keberadaan DPR ke sini bukan untuk mencar-cari kesalahan tapi bersama pemerintah ingin memperbaiki segala kekurangan," demikian Marzuki. (*)
 
Editor: Priyambodo RH
 
 
Menteri BUMN akan larang komite ikut rapat
Senin, 31 Oktober 2011 14:59 WIB | 830 Views
Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)
Bandung (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan aturan mengenai larangan komite untuk ikut rapat Direksi pada setiap Perusahaan BUMN.

"Minggu ini akan dikeluarkan aturan mengenai rapat-rapat Direksi yang tidak boleh ada pihak luar, jadi hanya Direksi, Komisaris, dan Sekertaris," kata Dahlan di Bandung, Senin.

Ia mengatakan, selama pengalamannya di PLN dalam setiap rapat Direksi yang paling banyak bicara adalah Komite-Komite yang hadir dan itu menurutnya persoalan di tubuh PLN.

"Secara praktek itu tentu bukan manajemen yang baik karena dalam setiap rapat ada yang perlu disembunyikan dan ada juga yang bisa diberitahu pada pihak luar tetapi secara prinsip setiap rapat Direksi tidak boleh ada orang luar," jelasnya.

Menurutnya, hal seperti itu akan diatur oleh pihaknya guna menciptakan parktek manajemen yang baik karena itu sangat tergantung pula bagi kemajuan Perusahaan.

"Kalau memang Komite itu diperlukan dalam rapat tersebut, ya, rapat dulu mereka dengan Komisaris sebelum melakukan rapat Direksi berlangsung," kata Dahlan.

Sementara itu, ia mengatakan, 80 persen Perusahaan BUMN tidak maju karena Direksi tidak kompak, hal itu disebabkan adanya persaingan antara Direktur dengan Direktur Utama yang menyebabkan keduanya tidak rukun dan akhirnya pegawai juga perusahaan jadi korbannya.

"Saya akan atasi masalah itu, karena kasihan perusahaan dan karyawannya kalau Direksi tidak rukun hanya karena ada pihak yang mengintervensi Perusahaan tersebut," katanya.

Namun, ia menjelaskan, pihak yang mengintervensi tersebut adalah pihak yang "diundang" oleh kedua pejabat tinggi di Perusahaan BUMN itu dan diperkirakan 70 persen diundang oleh BUMN-nya sendiri.

"Biasanya itu terjadi pada Direktur yang terlalu ambisius sehingga mencari-cari cara agar dia bisa menjadi Direktur Utama dengan cara mencari dukungan dari luar yang menyebabkan keduanya tidak rukun," paparnya.

Kemudian, ia menungkapkan, hal yang dikatakannya itu merupakan pengalamannya. Ia mengatakan, kebanyakan pendukungnya itu orang yang bertipekan pekerja, sehingga memanfaatkan pekerjaan di Perusahaan tetapi tidak proporsional," jelasnya.(ANT)Editor: AA Ariwibowo
 
SBY: Hadang Gerakan Separatisme di Papua
 
"Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, berikut ribuan pulau dan suku bangsa."
Sabtu, 29 Oktober 2011, 22:14 WIB
Pipiet Tri Noorastuti, Suryanta Bakti Susila
 
Kerusuhan pacsa Kongres Rakyat Papua III (REUTERS/ Stringer )

 

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie soal ketegasan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia sepakat untuk menindak tegas gerakan separatisme.

"Kita perlu mempertahanklan NKRI dan menghadang gerakan separatisme terutama yang ada di Papua," katanya, dalam pidato di acara HUT Partai Golkar ke-47 di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2011.

Ucapan Yudhoyono itu merujuk pidato Aburizal yang mengajak seluruh komponen bangsa untuk sungguh-sungguh menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Papua. "Kita juga harus arif dan berjiwa besar," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Di hadapan Yudhoyono, Aburizal menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Integritas bangsa adalah pertaruhan tertinggi, dan karenanya, bagi Golkar, tidak sejengkal pun tanah di Republik Indonesia yang boleh dipisah-pisahkan oleh siapa pun. "Pemerintah, didukung penuh masyarakat, harus bersikap tegas. Kita harus berani membela prinsip mulia tersebut dengan cara-cara yang terhormat."

Selain itu, dikatakan Aburizal, Partai Golkar mengajak semua yang terlibat dalam gerakan yang memproklamasikan negara transisi Papua untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Kita mencintai Papua. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua, berikut ribuan pulau dan suku bangsa lainnya." (umi)

 
Puncak Jaya Dijadikan Pusat Perjuangan Senjata OPM
Jumat, 28 Oktober 2011 09:07 WIB     
 
 
 
ANTARA/Marcelinus Kelen/bo
 
JAYAPURA--MICOM: Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Lukas Enembe, menyatakan daerah yang dia pimpin dan juga Kabupaten Mimika dijadikan pusat perjuangan fisik bersenjata kelompok yang berjuang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Banyak organisasi dan model perjuangan untuk Papua merdeka, di dalam dan luar negeri, ada yang lewat dialog dan lainnya. Tetapi, pusat perjuangan fisik mereka, yakni di Puncak Jaya dan Mimika," katanya, di Mulia, Jumat (28/10).

Menurut Lukas, saat ini semakin intens dan banyak kelompok perjuangan secara fisik dengan menggunakan senjata di daerah yang dia dan wakil bupatinya, Henok Ibo, pimpin bersama itu, dengan berbagai jumlah serta model senjata yang digunakan.

"Jadi senjata yang dipakai Kelompok Sipil Bersenjata yang termasuk organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya bukan saja hasil rampasan dari aparat keamanan disini, melainkan juga dari semua daerah di Papua yang dikirim kesini. Ya karena memang disini pusat perjuangan bersenjata mereka," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Lukas Enembe menambahkan, Negara perlu ikut terlibat dalam menangani masalah di Puncak Jaya itu, karena sudah menjadi masalah kedaulatan Negara sendiri.

"Kelompok sipil ini terus berkembang dan menjadi ancaman. Negara juga harus terlibat menanganinya, karena adalah masalah nasional. Kalau hanya perang suku, saya sendiri bisa menyelesaikan," ujar Lukas yang mengaku siap mati demi NKRI.

Sementara situasi Puncak Jaya  hingga kini sangat kondusif. Aparat keamanan masih tampak siaga.

Sebelumnya, kelompok pimpinan Purom alias Okinak Wonda lewat surat yang dikirimnya pada bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, mengaku bertanggung jawab atas aksi teror, penembakan yang menewaskan Kapolsek Mulia Kombes Dominggus Awes, dan pembakaran kantor Ketahanan Pangan di Mulia. (Ant/OL-10)
Dugaan Surat Palsu Mahkamah Kostitusi
 
Mahfud: Gunakan Logika yang Tumbuh di Masyarakat
Penulis : Rudy Polycarpus, Rabu, 26 Oktober 2011 22:47 WIB   
JAKARTA--MICOM: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap pihak kepolisian berkenan menggunakan logika yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan surat palsu MK.

Penegasan itu diungkapkan Mahfud di Jakarta, Rabu (26/10), karena hingga kini kepolisian belum juga mampu menjerat tersangka utama kasus itu. Polisi baru menjerat Masyhuri Hasan dan Zainal Arifin Hoesein.

Mahfud MD menyatakan semua fakta yang diketahui oleh lembaganya sudah disampaikan kepada kepolisian. Karena itu, dia menyerahkan kasus tersebut kepada penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Kami tidak bisa berbuat lebih dari itu karena tiap institusi punya wewenang masing-masing yang tidak boleh dicampuri," kata Mahfud. Meski begitu, ia akan terus mengawal proses hukum kasus yang dianggapnya sebagai perampas demokrasi. 

Hingga kini, polisi mengabaikan hasil penelusuran Panja Mafia Pemilu DPR yang begitu gamblang menuding peran Ketua Divisi Komunikasi Masyarakat Partai Demokrat Andi Nurpati yang begitu kuat diduga sebagai aktor. Bahkan Kabareskrim Polri Komjen Sutarman yang menyatakan sulit menemukan barang bukti yang mampu menjerat pelaku utama pada kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). (*/OL-2)
 
Kapolri: Keamanan di Papua Berstatus Siaga
Papua memanas sejak serentetan penembakan dan pembubaran Kongres Rakyat Papua III. Selasa, 25 Oktober 2011, 11:40 WIB
 
Eko Huda S, Fadila Fikriani Armadita
 
 
Kerusuhan pacsa Kongres Rakyat Papua III (REUTERS/ Stringer )
 
VIVAnews -- Mabes Polri tidak menganggap remeh status keamanan di Papua. Mabes Polri bahkan menginstruksikan para personel untuk meningkatkan pengamanan setelah terjadi serentetan penembakan.

"Semua dalam kegiatan siaga, terutama pada lokasi Puncak Jaya," kata Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, di Jakarta Selasa 24 Oktober 2011.

Dalam dua minggu terakhir, terjadi empat kali peristiwa penembakan misterius yang menwaskan delapan orang. Korban terakhir adalah Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, AKP AKP Dominggus Oktavianus Awes. Dia tewas ditembak oleh orang tak dikenal setelah merebut senjata yang dibawanya.

Menurut Timur, peningkatan keamanan itu dilakukan mulai dari tingkat Polda hingga ke tingkat paling bawah. "Di polsek-polsek Papua ada peningkatan keamanan," kata dia.

Dia menambahkan, hingga kini polisi masih mencari orang-orang yang menembak kapolres Mulia itu. "Kita aktifkan tim pemburu," kata dia.
 
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Sutarman mengatakan Mabes Polri mengirimkan satu batalion pasukan Brimob ke Papua. Selain itu, mabes Polri juga mengirimkan tim untuk mengusut kematian kapolres Mulia.
 
Selain penembakan misterius, situasi di Papua juga memanas akibat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III. Dalam peristiwa itu, ditemukan enam orang tewas. Hingga saat ini belum terungkap siapa yang bertanggungjawab atas tewasnya orang-orang tersebut. (ren)
 
Masyarakat perbatasan tak bisa nikmati akses komunikasi
Senin, 24 Oktober 2011 20:34 WIB | 248 Views
 
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR RI dari Kalimantan Barat, Zulfadli mengatakan, masyarakat Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang terletak di daerah perbatasan tak dapat menggunakan akses komunikasi yang dimiliki Indonesia.

Zulfadhli menegaskan, akses komunikasi yang digunakan masyarakat hanya bisa menggunakan jaringan komunikasi yang dimiliki negara Malaysia.

"Biaya satu kali SMS Rp4.500 dan biaya menelepon per menit sebesar Rp28.000- Rp30.000 atau satu ringgit Malaysia," kata Zulfadli saat rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, jaringan komunikas itu juga tidak selamanya mendapatkan signal.

"Dengan kata lain harus naik ke bukit-bukit untuk mendapatkan jaringan satelit Malaysia. Padahal pesan kedinasan tidak jarang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi, baik SMS atau telepon," tambah politisi Golkar itu.

Tak hanya masalah komunikasi, masyarakat perbatasan terkendala dengan masalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, serta sarana transportasi.

Zulfadhli membeberkan bahwa terjadi perbandingan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang sangat kontras antara Desa Temajuk dengan Kampong Telok Melano-Malaysia yang keduanya saling berbatasan.

Menurut dia, di Kampong Telok Melano yang hanya berjumlah 70 kepala keluarga, dibangun sekolah berasrama dengan sarana prasarana dan fasilitas yang sangat memadai serta lengkap.

"Sementara di Desa Temajuk yang berjumlah 578 KK dengan 1.879 jiwa, sarana prasarana serta fasilitas pendidikannya sangat memprihatinkan," kata Zulfadhli.

Selain masalah itu, kata Zulfadhli, akses transportasi atau jalan menuju Desa Temajuk juga terbatas. Menurut dia, hanya ada dua alternatif. Yaitu, pertama melalui jalur lintas Laut China Selatan dengan kapal motor yang hanya digunakan untuk mengangkut barang.

Kedua, lanjut dia, menelusuri jalan pantai Laut China Selatan dengan sepeda motor yang hanya bisa dilewati ketika air laut pasang turun atau surut.

"Selang waktunya hanya enam jam sekali," ujar mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar. (Zul). Editor: Ruslan Burhani
 
Uji kompetensi wartawan harus dijalankan serius
 
Sabtu, 22 Oktober 2011 22:35 WIB | 568 Views
 
Medan (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sofyan Lubis, menegaskan, uji kompetensi harus dijalankan serius karena menguntungkan wartawan itu sendiri, media, pemerintah dan masyarakat.

"Uji kompetensi wartawan akan meningkatkan profesionalitas para wartawan yang bisa menjaga kemerdekaan Pers.Dengan uji kompetensi itu akan membuat wartawan benar-benar dapat melaksanakan tugas dengan baik," katanya di Pantai Wisata Theme Park, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sabtu.

Hal tersebut dikatakannya pada acara Silaturahim Anggota dan Keluarga Besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang dihadiri Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Kav Halilintar, kalangan legislatif, eksekutif dan pimpinan dari berbagai perusahaan mitra PWI di daerah itu.

Menurut Sofyan, hasil uji kompetensi yang pernah dilakukan di Lampung, dimana seorang pimpinan media massa ternyata tidak bisa membuat dan menulis berita merupakan suatu yang memalukan profesi wartawan.

"Kejadian itu tidak boleh terulang lagi, wartawan adalah profesi sehingga seharusnya yang menjadi wartawan adalah orang yang benar-benar menguasai dan memahami tugas kewartawanan," katanya.

Wartawan, bukan profesi sembarangan, kata Sofyan.

Dia menjelaskan, kemerdekaan Pers adalah milik rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan itu bisa dicapai kalau wartawannya profesional.

Kompetensi itu harus dilakukan, apalagi standar kompetensi wartawan Indonesia sudah menjadi keputusan Dewan Pers yang disahkan 2 Februari 2010.

Ketua PWI Sumatera Utara, M.Syahrir mengatakan, silaturahim yang digelar PWI Sumut itu antara lain bertujuan untuk menjaga kekompakan para wartawan termasuk dengan keluarga dan mitra kerja para PWI tersebut.

Dengan kekompakan, kata dia, diharapkan bisa juga membuat munculnya profesionalitas di kalangan wartawan anggota PWI.

Wakil Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, mengatakan, pihaknya merasakan benar arti wartawan untuk pembangunan dimana bisa dijadikan untuk membantu menyoalisasikan berbagai kebijakan dan termasuk menjadi kontrol sosial.

"Karena merasakan peran wartawan itu pula lah, makanya Pemkab Serdang Bedagai juga selalu mendukung upaya-upaya peningkatan profesionalitas wartawan itu," katanya. (T.E016/M034/) Editor: Ruslan Burhani
 
 
Ancaman Petir dan Penipuan di 'Gua Nabi'
Pemerintah melarang siapapun mendaki gunung tersebut di saat hujan turun.
Jum'at, 21 Oktober 2011, 07:37 WIB. Elin Yunita Kristanti
Jemaah haji (ANTARA/Maha Eka Swasta)
VIVAnews -- Pemerintah Saudi mengimbau para jemaah haji agar berhati-hati mendaki Gunung Tsur dan Gua Hira. Ada dua alasan.

Pertama terkait ancaman kriminalitas. Banyak ditemukan kasus kejahatan yang dilakukan dengan sasaran para jemaah haji, khususnya kasus penipuan. Demikian dimuat situs Kementerian Agama, Jumat 21 Oktober 2011.

Di samping itu, sumber resmi Saudi juga menyatakan bahwa Gunung Tsur dan Gunung Nur termasuk tempat yang paling rawan terjadi sambaran petir, khususnya di musim hujan. Pemerintah melarang siapapun mendaki gunung tersebut di saat hujan turun, demi keselamatan.

Mendaki Gunung Tsur ataupun Gua Hira menjadi salah satu tujuan utama bagi sebagian jemaah haji di samping melakukan manasik haji dan umrah. Pemerintah Saudi terus berusaha menanggulangi bahaya petir yang kerap terjadi di saat turun hujan.

Seperti diketahui Gunung Tsur atau Jabal Tsur adalah gunung tertinggi di kota Mekkah -- terletak 5 km dari kota. Gunung Tsur memiliki tiga puncak yang bersambungan dan berdekatan. Di puncak gunung ini terdapat gua yang bernama Gua Tsur, tempat Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar RA bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy, peristiwa ini terjadi pada tahun 622 M sewaktu Rasulullah akan hijrah menuju Kota Madinah.

Sementara, Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang pertama kalinya melalui malaikat Jibril. Gua tersebut sebagai tempat Nabi Muhammad menyendiri dari masyarakat yang pada saat itu masih belum beriman. Gua Hira terletak pada tebing menanjak dan agak curam -- walau tidak terlalu tinggi. (eh)
 

3 Luka, 2 Toko Hangus Terbakar di Ambon

 

Bentrok dipicu ulah provokator. Massa dua kelompok terlanjur terpancing.
Kamis, 20 Oktober 2011, 07:17 WIB
Elin Yunita Kristanti
 
Aparat kemanan amankan Ambon (ANTARA/Izaac Mulyawan)
VIVAnews - Bentrok antara dua kelompok massa yang terjadi dini hari tadi di Ambon mengakibatkan sejumlah orang terluka juga kerugian materiil.

Informasi yang dihimpun VIVAnews.com, tiga warga mengalami luka parah dalam perkelahian yang terjadi di Jalan Dr Soetomo, Pohon Pule, Sirimau, Kota Ambon.

Korban pertama bernama, Carlie Patipawae, 45 tahun. Ia mengalami luka panah di betis kakinya. Lalu ada Agus, 21 tahun yang mengalami luka robek di kepala. Perlu 12 jahitan untuk menutupnya. Korban ketiga adalah, Andre Paknyany, 21 tahun, luka di betis kanan akibat panah.

Bentrok juga bangunan rusak. Termasuk, bangunan toko kayu Liani milik Salim Syukur. Toko yang terletak di Jalan Baru itu ludes terbakar. Juga toko kayu, UD Dion milik Nyong, juga di Jalan Baru, dilalap si jago merah.

Bentrok di Ambon terjadi saat dua orang  yang berboncengan sepeda motor sekitar pukul 03.00 WIT berhenti di depan toko UD Dion dan melempari toko  dengan batu. Motor kemudian melaju ke arah Jalan Baru yang lokasinya tidak terlalu jauh. Di lokasi ini, pengendara motor yang diduga provokator juga melakukan aksi pelemparan batu.

Usai melancarkan aksinya, pengendara motor itu meninggalkan lokasi dengan cepat. Namun massa dari dua kelompok terlanjur terpicu emosinya.  Dua toko dan sebuah rumah hangus di bakar. Saat itu sempat juga terdengar suara tembakan sehingga menimbulkan konsentrasi massa di sekitar Tugu Trikora dan Pohon Pule yang merupakan wilayah perbatasan  dua kelompok ini.

Saat ini, situasi relatif terkendali. Ratusan polisi dan Brimob masih berjaga di lokasi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua aparatnya bekerja keras, mencegah terjadinya kekerasan horizontal.

Secara khusus, SBY menyinggung  konflik di Ambon 11 September 2011 lalu, yang menyebabkan korban jiwa adalah pengalaman berharga. Kisruh ini dipicu berita bohong yang beredar cepat. "Memanaskan situasi, memprovokasi, hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa," kata dia, Rabu 19 Oktober 2011. SBY menegaskan, demi hukum, pelakunya harus diberi tindakan. Laporan: Abdul Karim dan Dianthi | Ambon (adi)
 

ANTARA strategis hadapi perang informasi global

 

Senin, 17 Oktober 2011 20:03 WIB | 553 Views
Roy Suryo (ANTARA/Yudhi Mahatma)
 

Jakarta (ANTARA News) - Posisi dan peran Perum LKBN Antara sebagai BUMN yang bergerak dibidang informasi sangat strategis menghadapi perang informasi global sekaligus membangun citra bangsa dalam tatanan pergaulan antarbangsa.

Demikian rangkuman kesimpulan pendapat tiga anggota DPR dari Fraksi berbeda di Jakarta, Senin.

Mereka yang dihubungi terpisah itu, masing-masing dua anggota komisi I DPR yakni Roy Suryo (FPD), Fayakhun (FPG), dan anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo (FPG).

Bagi Fayakhun dan Bambang , LKBN ANTARA merupakan "soft power" yang sangat strategis menghadapi kompetisi global di bidang teknologi informasi dan media massa.

Posisi ini, menurut Fayakhun, sama strategisnya dengan beberapa BUMN yang mengemban misi "hard power" seperti PT DI, PT Pindad, dan PT Pal.

Karena itu Bambang dan Roy mendukung sepenuhnya upaya DPR memperkuat posisi LKBN ANTARA yang mengemban misi soft power tersebut.

Ketiga anggota Dewan ini juga mendesak pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk memajukan LKBN ANTARA menghadapi arus informasi global yang makin tidak seimbang dan merusak mentalitas generasi muda bangsa. (T.M036/A011)Editor: Ruslan Burhani

 

Cikeas Terima Wakil Menteri Pertanian dan Sesmen BUMN  
Sabtu, 15 Oktober 2011 | 13:57 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
 

TEMPO Interaktif, Bogor -Dua pejabat kementerian muncul di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisna Murti dan Sekretaris Menteri BUMN Mahmudin Yasin. Bayu datang sekitar pukul 13.30 WIB, disusul lima belas menit kemudian Yasin. Keduanya berlalu saat wartawan sibuk menanyakan tujuan kedatangan mereka.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa yang sedang duduk di pendopo rumah tak berani memprediksi tujuan kedatangan dua pejabat tersebut. Saat ditanya apakah mereka dipanggil untuk posisi calon wakil menteri atau calon menteri, dia hanya menjawab, "Saya tidak tahu," ujarnya sembari mengangkat tangan, Sabtu 15 Oktber 2011.

Dihubungi melalui pesan pendek, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjawab, "Untuk hari ini sementara rencana pemanggilan calon wakil menteri saja," kata dia singkat.

Saat ini di dalam rumahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menggelar rapat dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Wapres Boediono tiba di Cikeas sekitar pukul 12.30 WIB. Setengah jam kemudian datang Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan disusul Menko Polhukam Djoko Suyanto yang tiba di kediaman sekitar pukul 13.15 WIB. MUNAWWAROH

 

 

 

Sultan: pembakaran ATM belum tentu aksi terorisme

 

Sabtu, 8 Oktober 2011 20:01 WIB | 228 Views
 
Sri Sultan Hamengku Buwono X (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A)
 

Yogyakarta (ANTARA News) - Kasus pembakaran anjungan tunai mandiri di Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (7/10), belum tentu merupakan aksi yang mengarah pada terorisme, kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saya kira pembakaran ATM BRI itu belum tentu aksi terorisme. Mungkin pelaku mau mencuri uang, tetapi tidak memperkirakan jika ATM dibakar bisa meledak sehingga pelaku malah kaget dan pergi," katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, ditemukannya pesan singkat yang mengarah pada ancaman teror masih perlu dikaji lagi. Pesan itu belum tentu merupakan bagian dari skenario besar terorisme di Indonesia.

"Saya belum tahu persis selebaran itu punya korelasi dengan pelaku pembakaran ATM atau tidak. Mungkin selebaran itu hanya sekadar untuk mengalihkan pandangan dan perhatian," katanya.

Ia mengatakan, langkah antisipasi untuk mencegah aksi terorisme memang cukup sulit dilakukan termasuk oleh aparat keamanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat dan petugas keamanan untuk dapat menangkal sedini mungkin aksi terorisme.

"Antisipasi memang agak susah karena seperti orang mau melakukan pencurian tentu pelaku lebih tahu daripada polisi. Namun, yang penting adalah kewaspadaan dari masyarakat dan sinergi dengan aparat keamanan," katanya.

Menurut dia, masyarakat dan aparat keamanan diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan terutama di lokasi yang rawan kejahatan. Mereka perlu mewaspadai tempat-tempat yang memungkinkan terjadi tindak kriminalitas.

"Tempat-tempat yang rawan kejahatan di antaranya ATM yang tidak dijaga, bank, dan toko emas," katanya.(L.B015*H010) Editor: Ruslan Burhani

 

 

 

 
Dalam catatan DPP-ATKI, sampai saat ini September 2011 tercatat ada sekitar 5000 LO (local operator) beroperasi di seluruh Indonesia, adanya anggapan cuma ada sekitar 2000 LO, ini data tahun 2007. Data ini memang belum valid, tetapi perhitungan ini bisa dirujuk dari laporan DPD dan DPC di beberapa daerah, termasuk klaim KPID.
 
Seperti di Jawa Timur, samapai saat ini data yang tercatat tidak kurang dari 1000 LO, rinciannya di Kabupaten Lumajang 125 LO, Jember 355 LO, Banyuwangi 145 LO, Bondowoso 315 LO, Situbondo 120 LO, Madiun 3 LO, Malang 9 LO, Ponorogo 3 LO, Pacitan 3 LO, Gresik 2 LO, Pulau Madura 25 LO dan Pulau Bawean-Gresik 9 LO.
Kita beranjak ke Sulawesi Selatan, sesuai keterangan KPID Sulsel ini, jumlah LO yang aktif sampai saat ini sekitar 871 LO. Sedangkan di Sulawesi Tengah terdapat 128 LO, Sulawesi Utara 148 LO, Kalimantan Selatan terdapat sekitar 325 LO, Kalimantan Tengah terdapat 90 LO, Kalimantan Timur terdapat 421 LO dan Pulau Batam 170 LO. Ini belum lagi jumlah LO di Sorong, Ternate, Maluku, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Sementara data riil masih dalam penginputan dari seluruh Indonesia, sehingga data ini bisa diketahui dengan jelas dan sejauh mana peran serta tv kabel di Indonesia ini. Kalau berbicara manfaat, jelas banyak sekali, sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi imbal balik segala hal yang ada di negeri ini.
Informasi imbal balik ini sebenarnya ada dalam proyek pemerintah, jika ini menyangkut proyek, berarti ada anggarannya, baik itu APBN maupun APBD. Hanya saja nama proyek ini dikemas dengan nama lain, tetapi intinya adalah proyek penyampaikan informasi yang cepat untuk masyarakat, sehingga baik pembangunan dan informasinya bisa segala diterima masyarakat dengan baik.
Seharusnya, dengan munculnya dan menjamurnya tv kabel hingga ke pelosok desa ini, pemerintah bisa menekan anggaran, karena penyampaian secara gratis sudah disampaikan oleh pengusaha tv kabel. Kemudian jika ada segelintir orang yang mengatakan jika TV kabel merugikan Negara, berapa presenkah nilai kerugiannya dan lebih besar manakah sisi positifnya. “jangan berbicara tv kabel merugikan masyarakat, jika ternyata yang berkata justru sangat merugikan Negara,” ujar pengusaha tv kabel di Jawa Tengah pada DPP-ATKI via telepon.
Kelengkapan data LO di Indonesia ini, dalam waktu deka akan di tampilkan di web. www.atkipusat.com.
Dengan begitu seluruh masyarakat dan regulator atau pengambil kebijakan bisa mengaksesnya dengan mudah. Sehingga anggapan miring selama ini kepada LO bisa dieliminir sedemikian rupa, dan tidak selalu menuding yang tidak berdasar.
Berapakah besaran iuran pelanggan tv kabel di Indonesia, ini bervariasi, mulai dari Rp. 5.000 – Rp. 15.000 per bulan untuk 8 sampai 15 channel local. Ada juga iuran Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per bulan untuk 24 channel dan Rp. 30.000 – Rp. 75.000 per bulan untuk 30 channel sampai 50 channel. Siaran yang didistribusikan bervariasi juga, khusus channel local atau Nasional, wajib kemudian ditambah dengan channel luar negeri, baik itu hiburan anak-anak, film dan olah raga.
Menyangkut channel berbayar, para LO yang berada di perkotaan dan layak, juga banyak yang sudah melakukan kontrak kerja sama dengan pay tv di Indonesia, tetapi kenyataan di lapangan juga masih banyak yang tidak melakukan kontrak apapun , tentu seluruh iuran bisa masuk penuh ke pemilik usaha setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional.
Perhitungannya adalah, jika dulu LO tidak pernah membayar apapun kecuali gaji dan biaya operasional, katakanlah sudah terbiasa menerima pemasukan 100 persen, tiba-tiba adanya regulasi pemasukannya dipangkas sampai 60 persen untuk keperluan izin, konten, pemakaian tiang PLN dan Telkom, tentu kebanyakan LO merasa keberatan dan berusaha menghindar.
 
Bagaimana solusinya untuk menengahi permasalahan ini, disinilah peranan sebuah wadah komunitas tv kabel diperlukan, tentunya wadah komunitas ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu dukungan dari semua pihak, pemerintah, mitra terkait dengan LO dan para LO itu sendiri. Wadah seperti asosiasi inilah harus berperan aktif memberikan pemahaman sebagai perantara pemerintah dan pengambil kebijakan. Sebaliknya, asosasi ini juga sebagai gudang keluhan dan aspirasi LO se Indonesia, tentunya baik kebijakan pemerintah dan keluhan LO kemudian dicarikan solusinya yang terbaik. Dengan demikian perjalanan dan perkembangan tv kabel tetap terjaga dengan baik. (bersambung-ara)
 
 
Gubernur Kaltim serahkan 72 mobil Internet
 

Kamis, 29 September 2011 01:22 WIB | 769 Views

 

 

Samarinda (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak menyerahkan sebanyak 72 unit Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) kepada 14 kabupaten dan kota yang tersebar di provinsi itu.

"Kendaraan operasional ini merupakan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dibagikan kepada seluruh daerah. Kaltim mendapat jatah 72 unit M-PLIK untuk 14 kabupaten dan kota," kata Awang Faroek saat menyerahkan mobil itu dalam rangkaian Rakor dengan bupati dan wali kota di Lamin Etam, Samarinda, Rabu.

Menurut dia, salah satu kegiatan dalam program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) Telekomunikasi adalah, pengadaan M-PLIK dari pemerintah pusat yang akan dioperasikan di kecamatan di seluruh daerah.

Terkait dengan itu, bagi bupati maupun wali kota agar memanfaatkan pengoperasian M-PLIK yang telah dialokasikan untuk daerah guna memasyarakatkan Internet, serta kegiatan lain yang berguna bagi masyarakat di daerah terpencil.

Selain itu, para kepala daerah agar dapat merawat dan menjaga M-PLIK sebagai aset selama masa penggunaan yang tercantum dalam perjanjian hingga masa berakhir.

Barang itu selanjutnya akan dihibahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, sehingga akan menjadi aset atau milik kabupaten dan kota.

"Banyak daerah yang memiliki kawasan terpencil yang memerlukan peralatan canggih ini, yakni guna mendukung peningkatan pengetahuan dan penggunaaan peralatan yang berteknologi informasi," kata Awang.

Ditambahkannya, M-PLIK itu dilengkapi dengan peralatan yang dapat mengakses internet walaupun di daerah terpencil dan pedalaman, sebab didukung dengan parabola dan sistem peralatan yang berteknologi tinggi, tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun kecamatan penerima M-PLIK di kabupaten dan kota se-Kaltim yakni, Penajam Paser Utara lima unit untuk kecamatan Penajam dua unit, Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku masing-masing satu unit.

Balikpapan sebanyak lima unit (Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur). Kutai Barat tujuh unit (Melak, Barong Tongkok, Damai, Linggang Bingung, Muara Lawa, Mok Manor Bulatn).

Kutai Kartanegara enam unit (Kembang Janggut, Kota Bangun, Marang Kayu, Sebulu, Loa Janan, Anggana), Bontang dua unit (Bontang Selatan dan Bontang Utara), Samarinda lima unit (Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Disbudpar Kominfo, Palaran).

Kutai Timur enam unit (Sangatta Utara, Bengalon, Sangkulirang, Muara Wahau, Muara Bengkal, Rantau Pulung), Berau enam unit (Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Talisayan).

Tarakan lima unit (Tarakan tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, Tarakan Utara), Paser enam unit (Batu engau, Muara Komam, Paser Belengkong, Long Kali, Tanah Grogot, Long Ikis), Bulungan enam unit (Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Bunyu).

Nunukan lima unit (Nunukan, sebatik, Sebuku, Sembakung, Lumbis), Malinau lima unit (Malinau Selatan, Mentarang, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Kota), Kabupaten Tana Tidung tiga unit (Sesayap, Sesayap Ilir, Tana Lia). (ANT)Editor: B Kunto Wibisono

 

 

 

Briptu Norman Mundur dari Brimob

 

Glori K. Wadrianto | Jumat, 16 September 2011 | 23:16 WIB

KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Briptu Norman Kamaru tampil menyanyikan lagu Chaiyya Chaiyya usai pertarungan tinju dunia kelas bulu WBA, antara Chris John melawan Daud Yordan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (17/4/2011) malam. Norman Kamaru menjadi populer setelah banyak pemirsa melihat aksinya berjoget dan bernyanyi lipsync lagu Shah Rukh Khan tersebut di youtube.com.
 


 

GORONTALO, KOMPAS.com - Briptu Norman Kamaru anggota Brimob Gorontalo yang terkenal dengan "video lips sycn" lagu "Chaiya chaiya" menyatakan mundur dari anggota Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo.
"Saya menyatakan mundur dari anggota Brimob," kata Norman kepada wartawan di Gorontalo, Jumat (16/9/2011).
Alasan mundurnya Norman dari anggota Brimob itu, menurutnya tidak ada hubungannya dengan karirnya di dunia musik, pengundurannya ini murni karena ia tidak ingin melanjutkan karir menjadi anggota Brimob. "Kemunduran saya ini tidak ada hubungannya dengan karir di dunia musik, saya murni mundur karena tidak ingin lagi menjadi anggota Brimob," ujarnya.
Dia juga menyatakan surat pernyataan pensiun dini dari anggota Brimob telah masuk di Polda Gorontalo, namun tidak mendapat persetujuan dari Polda. Untuk itu dirinya dan kedua orang tuanya, Sabtu besok (17/9/2011) akan berangkat ke Mabes Polri di Jakarta untuk mengajukan surat permohonan berhenti.
Sementara itu, Ayah Norman, Idris Kamaru mengaku mendukung pilihan anaknya untuk berhenti. "Kami akan mendampinginya menghadap Mabes Polri besok," kata Idris.
Sebelumnya Norman pernah menyatakan tidak akan pernah mundur dari anggota kepolisian dan tidak ingin melanjutkan karirnya di dunia musik. Pada tanggal 8 September Norman sempat diamankan oleh Polres Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) saat melakukan sesi pengambilan foto dan video klip lagu cinta gila ciptaan Farhat Abas di Madrasah Aliyah Negeri.
Akibat syuting itu Norman sempat terancam sanksi kurungan badan dari kesatuannya. Kejadian itu merupakan kali kedua bagi Norman dalam hal pelanggaran disiplin. Sebelumnya, dia juga pernah diberi sanksi akibat melakukan syuting di salah satu televisi swasta tanpa izin pimpinan.
 

 

Peringatan Gabung NKRI, Warga Yogya akan Demo
 

5 September, ribuan warga Yogya pro-penetapan

 

 

turun ke jalan dukung penyelesaian RUUK DIY

 

 

Sabtu, 3 September 2011, 08:38 WIB

 

 

Bayu Galih

 

 
 

Demo RUUK Yogyakarta (ANTARA/Wahyu Putro)

 

 

BERITA TERKAIT

 

 

VIVAnews - Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengingatkan kembali momen bersejarah itu, pada tanggal 5 September mendatang, elemen masyarakat Yogyakarta pro-penetapan akan menyerahkan dokumen Amanah Rakyat DI Yogyakarta kepada Sri Sultan HB X di Pagelaran Kraton Yogyakarta.

Amanah Rakyat DI Yogya ini akan menjadi bukti mengentalnya sikap politik warga Yogya, yang menginginkan agar Sultan tetap berkuasa di Kraton Yogya dan Adipati Paku Alam yang berkuasa di Pura Paku Alaman. Kemudian, masing-masing tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DI Yogyakarta.

"Momen 5 september mendatang akan dikuatkan kembali dukungan terhadap Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY," kata Sukirman, salah seorang pemrakarsa peringatan, 3 September 2011.

Menurutnya, Amanah Rakyat DIY ini akan berisi empat poin. Pertama, rakyat Yogyakarta menghormati, mengakui dan meneguhkan amanat 5 September yang ditetapkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.

Kedua, amanat itu adalah wasiat harga mati tidak hendak diubah kembali oleh siapapun.

Ketiga, menetapkan Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi DI Yogya.

Keempat, memberi kuasa sepenuhnya kepada Sultan HB dan Adipati Paku Alam yang bertahta untuk memimpin rakyat DI Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI tanpa batas waktu masa jabatan, dan mengemban amanah untuk mewujudkan ketentraman, kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat DIY, dengan bertangung jawab kepada Presiden RI serta rakyat DIY.

"Sebelum diserahkan kepada Sultan HB X dan Paku Alam XI, dokumen Amanah Rakyat DIY tersebut akan ditandatangi oleh ketua DPRD Provinsi DIY, para ketua DPRD lima kabupaten/kota di DIY, dan para bupati/walikota di DIY," ucap Sukirman.

Lebih lanjut Sukirman menyatakan, Amanah Rakyat DI Yogyaini adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan DPRD DIY dan lima DPRD kabupatan/kota di DIY yang telah menyatakan mendukung penetapan untuk pengisian jabatan gubernur/wagub di provinsi ini.

"Amanah rakyat ini juga merupakan jawaban bagi sikap petinggi pemerintahan Presiden SBY dan DPR-RI yang terkesan selalu menunda-nunda menyelesaikan pembahasan RUUK DIY," ujarnya.

Toto Sudarwoto, penggagas lain acara peringatan maklumat 5 September 1945 ini mangatakan, untuk menegakkan dukungan rakyat Yogya atas aspirasi ini, pada tanggal 5 September 2011 nanti mereka akan mengerahkan ribuan massa untuk mendatangi Pagelaran Kraton.

"Massa akan mulai bergerak ke Pagelaran Kraton pukul 07.30. Massa ini setidaknya berasal dari eksponen-eksponen masyarakat pendukung penetapan sebagai bagian dari keistimewaan DIY, seperti para anggota organisasi perangkat desa," ucapnya. (sj)

 

 

Laporan: Juna Sanbawa | DIY

 

 


 

 
 
Pemerintah tetapkan 1 Syawal Rabu, 31 Agustus. Muhammadiyah merayakan Idul Fitri , Selasa (30/8).
 
Selasa, 30 Agustus 2011, 01:11 WIB. Eko Priliawito, Ronito Kartika Suryani

 
 
Dilamar PPP, Ini Jawaban Khofifah
 

 

"Ini bukan masalah dilamar, ini bukan soal bersedia atau tidak bersedia."

 

 

Kamis, 14 Juli 2011, 09:23 WIB
Arry Anggadha, Aries Setiawan
Khofifah Indar Parawansa (Antara/ Ujang Zaelani)
 
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak pulang bekas kadernya, Khofifah Indar Parawansa. Namun, lamaran itu ditolak Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Khofifah menyatakan tidak mungkin kembali ke PPP.

Alasannya, saat ini dia masih mengemban jabatan di organisasi perempuan NU itu. "Menurut AD/ART NU, badan otonom pengurus hariannya tidak boleh merangkap pengurus harian partai," ujar Khofifah disela Kongres Muslimat NU ke 16 di Bandar Lampung, Kamis 14 Juli 2011.

Ajakan kepada Khofifah untuk kembali ke PPP dinyatakan langsung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Bukan hanya Khofifah yang  diajak untuk bergabung di kepengurusan, tokoh NU lainnya seperti Hayim Muzadi dan Syaifullah Yusuf juga akan dirangkul.

Khofifah menambahkan, badan otonom NU tidak diperkenankan masuk ke partai. "Ini bukan masalah dilamar, ini bukan soal bersedia atau tidak bersedia, tapi AD/ART berbunyi seperti itu. Aturan NU harus memilih," tuturnya.

Saat ini dia menegaskan, masih harus fokus pada kepengurusan di Muslimat NU dan menyelenggarakan pemilihan untuk kepengurusan periode 2011-2016. Khofifah pernah menjadi anggota DPR dari PPP tahun 1992 - 1998. "Jadi selama saya di kepengurusan, ya saya tidak bisa ke semua partai," tegasnya.

Sedangkan, Syaifullah Yusuf pindah dari Partai Kebangkitan Bangsa ke PPP pada Januari 2007, menyusul berlarutnya konflik di PKB. Sedangkan, Hasyim Muzadi pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari PPP pada tahun 1986. (eh)
 

 

 

 

ICW: Jerat Nazaruddin Pakai UU Pencucian Uang

 

 

 

Siapapun yang rekeningnya digunakan transfer uang mencurigakan itu bisa dijerat.

 

 

Sabtu, 9 Juli 2011, 12:42 WIB

 

 

Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila

 

 

Muhammad Nazaruddin di Situs Interpol Internasional (Situs Interpol Internasional)

 

 

VIVAnews - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memakai Undang-undang Pencucian uang untuk menjerat para tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan.

 

 

Dalam kasus yang menyeret mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin ini, KPK sebaiknya tidak hanya mengunakan undang-undang pemberantasan korupsi, sebab dengan undang-undang itu gerak KPK terbatas.

"Sangat jarang KPK jmenjerat banyak aktor dan mengembalikan aset, karena memang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 (UU Tipikor) punya kendala dan hambatan," kata Febri dalam diskusi Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Juli 2011.

Menurut Febri, dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang, KPK dapat mencari siapa saja pelaku dan penikmat dana Nazaruddin.

 

 

Desakan ICW ini berkaitan dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan yang menyebut ada 109 transaksi mencurigakan Nazaruddin.

Febri menilai, siapapun yang rekeningnya digunakan transfer uang mencurigakan itu bisa dijerat dengan UU Pencucian Uang. Dalam kasus suap proyek Wisma Atlit, 3 tersangka tertangkap tangan.  KPK kemudian menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. 

 

 

PPATK menemukan 109 transaksi mencurigakan yang terkait dengan Nazaruddin. Dengan Undang-undang Pencucian Uang KPK bisa menelusuri dan membuka aliran dana dan transaksi itu.

Pertanyaannya apakah KPK mau menggunakan UU Pencucian Uang untuk menyeret Nazaruddin? "Sejak 2002 belum pernah KPK gunakan UU Pencucian Uang," kata Febri.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim mengatakan sejak jadi tersangka pada 30 Juni, banyak ditemukan transaksi mencurigakan yang terkait dengan Nazaruddin. "Selama ini ada 109 transaksi mencurigakan," kata Fithriadi yang juga hadir dalam acara diskusi itu.

 

 
 

 

Pengamat: Moral Nazaruddin Rendah?

 

 

 

Di Indonesia, yang terjadi adalah penetrasi kekuasaan politik ke sistem demokrasi.

 

 

Sabtu, 9 Juli 2011, 10:21 WIB

 

 

Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila

 

 
 

VIVAnews - Pengamat Sosial Politik dari Universitas Nanyang Singapura, Sulfikar Amir, menilai ada dua pertanyaan besar di balik kasus mendera mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Sulfikar, dua pertanyaan itu harus dijawab dengan pembenahan.

"Pertanyaannya, Nazaruddin memiliki moralitas rendah atau ada kekacauan dengan sistem demokrasi?" kata Sulfikar Amir dalam diskusi yang digelar Radio Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Juli 2011.

Menurut Sulfikar, yang terjadi sekarang adalah puncak dari gunung es. Dia menilai, bila benar yang terjadi pada Nazaruddin adalah kebiasaan umum pelaku politik di Inodnesia, berarti ada masalah besar pada sistem birokrasi demokrasi di Indonesia.

"Di Indonesia, yang terjadi adalah penetrasi kekuasaan politik ke sistem demokrasi. Ini yang saya sebut parpolisasi demokrasi," kata Sulfikar.

Bagi Sulfikar, negara yang sudah dewasa dalam berdemokrasi adalah tidak adanya penetrasi kekuasaan politik ke dalam sistem demokrasi. "Politik tidak bisa melewati garis di mana birokasi memiliki otoritasnya," kata dia lagi.

Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga, masih diburu polisi. Nazaruddin sudah menjadi buron interpol internasional.

Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah melaporkan Nazaruddin atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Tetapi, dalam pesan melalui BlackBerry Messenger kepada VIVAnews.com, Nazaruddin membantah semua tuduhan.

 

 

 

 
 
Tindak Tegas Kelompok Radikal Indonesia
 
Minggu, 19 Juni 2011 18:05 WIB | 516 Views
 
 
Nahdlatul Ulama (NU)
 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang (ANTARA News) - Wakil Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mustofa Bisri (Gus Mus) mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas kelompok radikal di Indonesia, yang memaksakan kehendak dengan melakukan tindak kekerasan.

"Tindakan tegas dari pemerintah terhadap kelompok radikal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat untuk melindungi semua rakyat," kata Gus Mus di sela seminar kebangsaan dengan tema Deradikalisasi Islam Menurut Perspektif NU, di Semarang, Minggu.

Menurut Gus Mus, jika ada suatu kelompok radikal yang melakukan kekerasan, hal tersebut menjadi wewenang pemerintah dalam mengambil tindakan tegas.

"Sebenarnya mudah bagi kami jika mau menindak kelompok radikal karena NU mempunyai ribuan anggota Barisan Ansor Serba Guna dan Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa," ujarnya.

Namun, kata Gus Mus, hal itu akan membuat NU sama bodohnya dengan kelompok radikal yang memaksakan kehendak dengan melakukan kekerasan.

"Api tidak bisa dilawan dengan api," katanya.

Gus Mus mengatakan, pihaknya telah memberikan penjelasan kepada warga NU di seluruh wilayah agar tidak terpengaruh dengan kelompok radikal yang "kemaruk" atau sok.

"Kami hanya memberitahu warga NU, untuk apa kami beritahu mereka yang sudah menganggap dirinya paling benar," ujarnya.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Tengah, Muhammad Adnan, mengatakan bahwa saat ini bentuk gerakan radikal di Indonesia sudah bermacam-macam, termasuk penolakan menghormat bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Gerakan radikal sekarang tidak hanya merusak merusak tempat ibadah umat beragama lain," katanya.

Terkait hal tersebut, PWNU Jateng melakukan antisipasi terhadap gerakan radikal dengan memberikan penguatan mengenai paham moderat kepada seluruh warga NU melalui berbagai jalur.

"Imbauan tentang bahaya gerakan radikal, kami sampaikan ke warga NU melalui khutbah di masjid, tabloid bulanan NU, dan lewat jaringan radio milik warga NU," ujarnya.

Menurut dia, gerakan radikal yang dilakukan oleh kelompok tertentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan rakyat serta merusak kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan terhadap perkembangan gerakan radikal yang marak pada beberapa waktu terakhir ini," kata Adnan. (U.KR-WSN/M028)
Editor: Priyambodo RH

 

 

Mahfud MD: SBY Wajib Ikut Menangani Korupsi  

 

 

Jum'at, 17 Juni 2011 | 16:06 WIB
Mahfud MD. TEMPO/Suryo Wibowo

 

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan dalam menangani kasus hukum yang merebak di Indonesia. Presiden memiliki kewenangan dalam proses sebelum masuk di peradilan. Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga kasus-kasus hukum tidak tuntas.

"Penegakan hukum justru kewenangan Presiden," kata Mahfud di Wahid Institute, Jakarta, Jumat 17 Juni 2011. "Polisi, Jaksa Agung, dan lain-lain itu hanya pembantu Presiden dalam penegakan hukum."

Mahfud mengatakan maraknya korupsi di Indonesia didukung sistem politik Indonesia yang berubah dari otoriter ke oligarki. Semua keputusan politik diambil para elite politik, berkolaborasi dengan pimpinan lainnya tanpa memikirkan nasib rakyat. "Banyak kasus hukum justru diambangkan pemerintah," kata Mahfud.

Kondisi ini mengakibatkan hukum bukan menjadi alat pencari keadilan. Mahfud cemas, proses hukum akan mengakibatkan Indonesia tidak selamat di masa depan. "Berbahaya kalau dalam keadaan seperti ini. Setiap asas hukum diambangkan, lama-lama negara gagal akan terjadi," kata Mahfud.

Menurut dia, sistem politik dan hukum di Indonesia tidak jelas. Dia mencontohkan, anggota DPR banyak yang jarang hadir dan sejumlah kasus pelanggaran kode etik, namun tidak dipersoalkan maupun diambil tindakan. "Inilah kebrobrokan sistem politik Indonesia," kata Mahfud.

Kegagalan itu akan diawali sikap apatisme masyarakat. Sesudah apatis, meningkat menjadi pembangkangan, kemudian pemberontakan. Selalu begitu karena hati nurani masyarakat tidak bisa dibendung. Jika sudah memuncak dan gelegaknya membesar, gejolak masyarakat akan mencari jalannya sendiri. "Hal ini harus dihindari, apalagi masyarakat mencari jalan sendiri di luar prosedur konstitusional, di luar saluran demokratis, itu berbahaya," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud melihat ada optimisme kader bangsa yang memiliki kualitas menyelesaikan masalah hukum. Banyak kalangan mengatakan sulit sekali mencari penegak hukum KPK, kejaksaan, dan polisi. "Sebenarnya saya banyak orang berkualitas di kampus-kampus dan LSM, tapi tak diberi pintu ikut mengelola karena adanya partokrasi tadi," papar Mahfud.

EKO ARI WIBOWO

 

 

 

 

Berita akan Muncul Dua Matahari Bohong!

 

 

Rabu, 15 Juni 2011 16:16 WIB | 1122 Views

 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menegaskan bahwa berita mengenai akan munculnya matahari kedua, yang bernama Aderoid, pada 21 Juni adalah berita bohong.

"Itu hoax. Tidak ada bintang atau matahari bernama Aderoid," kata Deputi bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN Prof Dr Thomas Djamaluddin yang dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Dikatakan Djamal, kode dari jutaan bintang telah masuk dalam kode katalog astronomi, sedangkan yang paling terang cahayanya dari bumi dan telah diketahui sifat-sifatnya bahkan sudah diberi nama, namun tidak ada yang bernama Aderoid.

Selain itu, sebuah bintang tidak mungkin tiba-tiba muncul dan datang mendekat ke tata surya dan kemudian bersinar bersama-sama matahari menerangi bumi, lanjutnya.

"Proxima Centauri bintang terdekat dari bumi dengan jarak 4,3 tahun cahaya jika bergerak ke arah bumi dengan kecepatan cahaya (300 ribu km per detik) saja membutuhkan waktu hingga ratusan tahun," katanya.

Sedangkan penyebutan bahwa pada 21 Juni Bintang Aderoid jaraknya sangat dekat dengan bumi yakni sekitar 3.465 mil atau bahkan 34,65 juta mil disebutkan sungguh aneh karena jarak antara matahari dengan bumi mencapai 93 juta mil.

Berita tentang akan munculnya matahari kedua, yang bernama Aderoid pada 21 Juni sudah tersebar luas melalui pesan singkat maupun messenger.

Berita bohong tersebut berbunyi: "Kesempatan 1x dalam hidup kita: Ada Dua Matahari pada 21 Juni 2011 dimana seluruh dunia menantikan".

Karena adanya suatu kemungkinan sebuah Bintang yaitu Bintang Aderoid yang garis edarnya akan tiba pada jarak paling dekat dengan Bumi,sehingga terlihat bersinar terang di langit.

Proses ini akan dimulai dari tanggal 10 Juni 2011 dan akan mencapai titik kulminasinya pada 21 Juni 2011 yaitu ketika Bintang ini tiba pada jarak sekitar 3.465 mil dari Bumi.

Pada saat itu Bintang tersebut akan terlihat seperti sebesar Matahari dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Pastikan untuk melihat ke Langit pada 21 Juni 2011 pukul 12.30 siang. Akan terlihat seolah-olah Bumi memiliki dua Matahari.

Selanjutnya Bintang Aderoid baru akan melintas sedekat ini lagi dengan Bumi kemungkinan pada tahun 2287.(D009/S019)

 

 

Editor: Suryanto

 

 

 

 

Ketua PWI: Wartawan Harus DisertifikasiBenny N Joewono | Senin, 13 Juni 2011 | 21:57 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Seluruh wartawan maupun perusahaan media massa yang ada di Indonesia harus disertifikasi, guna menjaga profesionalisme.

"Untuk menjaga profesionalisme, wartawan maupun perusahaan media massa yang ada di Indonesia harus disertifikasi," kata Ketua PWI Pusat, Margiono ketika pembukaan konfercab.PWI Sumbar,di Padang Senin (13/6/2011).

Menurutnya, sertifikasi bagi wartawan sudah menjadi kesepakatan bersama PWI, AJI, IJTI, serta Dewan Pers untuk dilaksanakan tahun 2011. Sertifikasi ini penting agar kualitas dan profesi wartawan dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Profesi wartawan harus ada sertifikasinya. Sehingga ke depannya, tidak semua orang dan dengan begitu mudah dan gampangya menjadi wartawan. Ini semua untuk meningkatkan kualitas wartawan," katanya.
 
Dia menambahkan, tim penguji sertifikasi bagi wartawan yakni, Dewan Pers, Lembaga Pendidikan Pers Dr Sutomo, perguruan Tinggi yang memiliki jurusan Jurnalistik minimal 10 tahun.
 
"Wartawan yang mengikuti sertifikasi akan diuji beberapa hal terutama pengetahuan umum dan pemahaman kode etik jurnalistik. Mereka yang tidak memenuhi standarisasi tidak akan diberi sertifikat oleh tim penguji," katanya.
Dia mengatakan, sejak ditetapkannya UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999, jumlah wartawan yang ada di Indonesia tumbuh pesat.
 
Saat ini ada sekitar 100.000 orang wartawan di seluruh Indonesia. Sebanyak 70.000 diantaranya belum bisa dikatakan profesional. Sangat kurang yang paham kode etik. "Memang banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan wartawan tidak paham kode etik jurnalistik," kata Margiono.
 
Dia menambahkan, wartawan juga, jangan memanfaatkan profesinya untuk hal-hal yang menyimpang dari kode etik atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wartawan harus mempertahankan martabatnya, karena itu akan membuat wartawan itu besar.
 
"Banyak konsekwensi dan resiko yang akan dihadapi wartawan dalam prakteknya dilapangan, dan oleh karenanya, wartawan harus berorganisasi atau berkecimpung diorganisasi kewartawanan," kata Margiono.
 
Menyinggung standar kompetensi wartawan (SKW), Margiono mengatakan, pemberlakuan kompetensi juga ada tahapannya, yaitu wartawan Muda, Madya, dan Utama.

"Kompetensi wartawan yang paling dasar yakni kompetensi wartawan muda. Setelah tiga tahun menjalani jenjang kompetensi wartawan muda, dapat mengikuti ujian jenjang kompetensi wartawan Madya, lalu setelah dua tahun menjalani jenjang kompetensi wartawan madya dapat mengikuti uji kompetensi wartawa utama," kata Margiono.

Soeharto, di Antara Bidikan Sniper Serbia

Dia tidak mau memakai rompi antipeluru dan helm, hanya menggunakan jas dan kopiah. Minggu, 12 Juni 2011, 07:38 WIB. Bayu Galih
Presiden Soeharto (AP Photo)
 
VIVAnews - Sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri yang bebas - aktif, Indonesia cukup dikenal partisipatif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.
Di masa pemerintahannya, Soeharto juga terlihat berusaha mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas-aktif tersebut. Salah satunya, saat konflik Serbia-Bosnia.

Seperti yang dituturkan mantan Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, Sjafrie Sjamsoeddin. Setelah bertemu Presiden Kroasia, Franjo Tudjman, di Zagreb, Soeharto mengunjungi Bosnia, walaupun saat itu keadaan masih belum aman.

"Saat itu diperoleh berita bahwa pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB, Yasushi Akashi, ditembaki saat terbang ke Bosnia," kata Sjafrie seperti dikutip dari buku "Pak Harto, The Untold Stories. Walau begitu, kepada Presiden Kroasia, Soeharto mengatakan pamit untuk pergi ke Sarajevo.

Sjafrie mengisahkan, Soeharto terlihat tenang selama kunjungan di Bosnia. Dia  bahkan tidak mau memakai rompi antipeluru dan helm, hanya menggunakan jas dan kopiah. Sikap Soeharto menyebabkan Sjafrie dan pengawal lainnya ikut percaya diri. "Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah," jelas Sjafrie.

Pasukan PBB kemudian menyiapkan panser VAB buatan Perancis, untuk melewati Sniper Valley. "Panser kami masuk ke sana, ke tempat yang dipenuhi oleh para penembak jitu dari pihak yang berperang," tutur Sjafrie.

Soeharto kemudian tiba di Istana Kepresidenan Bosnia dan disambut Presiden Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegoviv. Keduanya melakukan pertemuan selama 1,5 jam dari 3 jam keberadaan Soeharto di Bosnia.

Sempat heran, Sjafrie kemudian bertanya, kenapa Soeharto nekat datang walau perang tengah berkecamuk di Bosnia. Jawaban Soeharto saat itu sangat mengejutkan Sjafrie.

"Ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara Non-Blok, tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja. Kita tengok," jelas Soeharto.

Sjafrie kemudian bertanya mengenai besarnya resiko yang harus diambil. Soeharto kemudian menjawab. "Ya, itu bisa kita kendalikan. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, morilnya naik, mereka menjadi tambah semangat," jawab Soeharto.

Hingga tiga tahun setelah kematiannya di tahun 2008. sosok Soeharto terus jadi kontroversi. Banyak yang menyalahkannya, tapi ada juga yang ingin menjadikan pahlawan. Wacana memberi gelar pahlawan pada Soeharto menuai kontroversi dan ditentang sejumlah aktivis pembela Hak Asasi Manusia. Soeharto dianggap banyak melakukan pelanggaran HAM saat mempertahankan kekuasaan.

Saat ini, kontroversi Soeharto kembali muncul ke publik setelah survei Indobarometer memperlihatkan adanya kerinduan kepada era Orde Baru. Meski banyak yang mempertanyakan metode dan pertanyaan yang diajukan dalam survei, hasil survei dinilai akibat kekecewaan terhadap era reformasi yang belum membawa perbaikan di Indonesia, jadi bukan karena kerinduan akan masa kepemimpinan Soeharto.• VIVAnews

 

 

 

Kasus Baru Melilit Nazaruddin

 

 

 

KPK memanggil Nazaruddin sebagai

 

 

saksi kasus pengadaan barang di Kemendiknas

 

Rabu, 8 Juni 2011, 19:51 WIBAntique
 
 VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni pekan ini. Mereka berdua akan dipanggil sebagai saksi atas dua kasus yang berbeda.
Nazaruddin akan dimintai keterangan terkait kasus pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan istrinya disinyalir tersandung kasus pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pemanggilan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, bukan sehubungan dengan kasus Kementerian Pemuda dan Olahraga soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. "Jadi, itu di luar kasus dugaan suap Kemenpora," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 8 Juni 2011.

Dia mengungkapkan, KPK akan memanggil Nazaruddin Jumat, 10 Juni 2011, terkait penyelidikan kasus pengadaan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Kemendiknas yang terjadi pada tahun 2007. "Kalau Neneng, terkait saksi kasus pengadaan PLN tahun anggaran 2008," tutur Johan.

Johan mengakui, surat pemanggilan politisi beserta istrinya tersebut sudah dikirimkan KPK Selasa, 7 Juni 2011. "Surat sudah disampaikan ke yang bersangkutan melalui orang di rumah Nazaruddin," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memastikan Nazaruddin maupun istrinya akan memenuhi panggilan dari KPK pada Jumat pekan ini. "Ya, kita lihat saja nanti apakah datang atau tidak," kata Johan.

Johan juga tidak menyebutkan, langkah atau tindakan apa yang bakal diambil lembaga pemberantasan korupsi tersebut bila keduanya tidak merespon panggilan KPK. "Jangan tanya sekarang ya, nanti saja tanggal 10 Juni," tuturnya sambil mengaku menyiapkan langkah berikutnya bila Nazaruddin maupun istrinya tidak datang.

Nazaruddin dan istrinya saat ini masih berada di Singapura. Nazaruddin terbang ke Singapura untuk berobat, sehari sebelum KPK mengirimkan surat permohonan cekal atas dirinya, dan sesaat sebelum Dewan Kehormatan Demokrat mengumumkan pencopotan dirinya dari jabatan Bendahara Umum Partai.

Sedangkan untuk kasus Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Johan mengungkapkan, belum bisa dilakukan pemanggilan. "Pokoknya, Jumat nanti untuk kasus di luar dugaan suap Kemenpora," ujarnya.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas juga mengatakan, KPK memang tidak memeriksa Nazaruddin soal kasus suap Kemenpora, karena belum ada alasan memanggil Nazaruddin terkait kasus itu. "Belum cukup alasan untuk bisa dipanggil dalam kasus itu," ujar Busyro dia di Gedung DPR, Rabu.
Sedangkan Neneng, dipanggil untuk kasus dugaan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kemenakertrans. "Neneng diduga menerima suap, tapi nilainya belum jelas," tambah dia.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menambahkan, Nazaruddin akan diperiksa terkait kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Namun, Chandra enggan membeberkan secara detail soal kasus kesekian yang melilit politisi Demokrat itu. "Kasus pengadaan barang," kata dia tempat yang sama.

Sebelumnya, KPK menahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Kemenakertrans (P2MKT), Timas Ginting.

Timas menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan dan pengerjaan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemenakertrans. Dia telah ditahan dan akan menjalani masa tahanan di rumah tahanan Salemba selama 20 hari ke depan. "Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan selama 20 hari terhitung sejak 27 Mei. Tersangka TG ditahan di Rutan Salemba," kata Johan Budi dalam keterangan persnya, Jumat, 27 Mei 2011.
 
Pada proyek tahun anggaran 2008 itu, Timas bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di Ditjen P2MKT. KPK menduga Timas telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pembayaran pekerjaan supervisi PLTS kepada perusahaan rekanan.

Padahal, menurut Johan, pada kenyataannya proyek senilai Rp8,9 miliar itu belum dilaksanakan. Akibatnya, KPK menduga negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp3,8 miliar.
 
Menurut Johan, KPK menggunakan beberapa pasal dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat Timas sebagai tersangka. KPK menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, yang bersangkutan terancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. "Tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," tuturnya.

*********

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie mempersilakan KPK memanggil Nazaruddin terkait kasus apapun. Menurutnya, siapapun tidak bisa ikut campur terhadap proses hukum yang telah berjalan. "Silahkan saja, itu urusan KPK. Kalau sudah jalan, kami tidak mau ikut campur. Itu bukan urusan saya, titik," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ketua DPR itu juga tidak mau menanggapi soal kasus baru yang melilit Nazaruddin. "Saya tak mau tahu kasus Nazaruddin. Itu urusan KPK," katanya lagi.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana mengaku baru mengetahui kabar itu. "Saya baru tahu sekarang. Kami lihat situasinya. Kami cek ke fraksi untuk menyampaikan ke Pak Nazar," ujar Sutan di tempat yang sama.

Mengenai Nazaruddin dan istrinya yang saat ini masih berada di Singapura, apakah tim komunikasi Demokrat bisa memastikan Nazar hadir? Sutan mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan. "Kalau soal memastikan itu siapa yang bisa. Kepastian itu hanya Tuhan yang tahu," ujarnya.

Soal pernyataan DPP Demokrat dalam konferensi pers, bahwa Nazaruddin siap memenuhi panggilan KPK, Sutan juga menjawab, "Kemarin saya bilang, Insya Allah kalau sembuh beliau akan mengklarifikasi semua. Beliau kan lagi sakit, berhak dong berobat."

Dia pun tak memungkiri kalau Nazaruddin sudah berkomitmen. "Tapi, saya kan hanya penyambung lidah, jangan awak yang kena," ujarnya.

Sementara itu, terkait istri Nazaruddin, Sutan mengatakan bahwa tim komunikasi hanya berhubungan dengan Nazaruddin. Tidak dengan istrinya. "Secara moral kita hanya berhubungan dengan Pak Nazar, kita tidak mungkin dong masuk rumah tangga orang," kata dia.

Sutan juga enggan mengomentari adanya kasus lain yang menjerat Nazar. "Apapun namanya urusan KPK lah. Silakan saja urusan penegak hukum," katanya. Apakah Neneng, pengurus Demokrat? "Bukan," jawab Sutan.

Minggu lalu, tim khusus dari Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat pun telah menemui Nazaruddin di Singapura. Menurut Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Senin kemarin, 6 Juni 2011, memaparkan tiga poin hasil pertemuan antara tim khusus dengan Nazaruddin.

Pertama, Nazaruddin masih sakit dan berobat di Singapura. Kedua, ia akan kembali ke tanah air setelah selesai berobat. Ketiga, dia bersedia memberikan keterangan yang diperlukan terkait berbagai hal.

*********

Seperti diketahui, KPK sebelumnya berencana meminta keterangan dari Nazaruddin terkait kasus suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

KPK mengakui, belum mendapatkan secara utuh laporan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah menemukan transaksi mencurigakan dari salah satu tersangka kasus dugaan suap di Kemenpora. "Kami sudah minta ke PPATK tapi belum final dan belum ada laporan yang utuh dari penyidik," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu.

Busyro menolak pihaknya dianggap pasif menindaklanjuti temuan PPATK. "Mulai kemarin sudah diakses tapi belum ada laporan. Kami sudah tugaskan orang kami ke sana (PPATK)," ujarnya.

PPATK pertengahan bulan lalu mengungkap ada transaksi yang mencurikan. "Saya lupa rekeningnya, tapi uangnya Rp1-2 miliaran," kata Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, belum lama ini.

Meski demikian, Yunus belum bisa menyebutkan transaksi itu dari siapa ke siapa. Yang pasti, kata dia, berdasarkan undang-undang, bila seseorang sudah dijadikan tersangka maka transaksi keuangannya dianggap mencurigakan.

PPATK sendiri menerima 13 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari delapan bank dalam kasus dugaan suap di Sekretariat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Menurut Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, dari delapan bank tersebut terdapat dua bank milik pemerintah. "Ada dua bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memberikan laporan," ujarnya Selasa kemarin.

Sedangkan enam bank lainnya, kata dia, adalah bank swasta. "Bank-bank tersebut sudah kooperatif dengan melaporkan transaksi mencurigakan, sehingga tidak diperlukan audit khusus," tutur Subintoro.

Sementara itu, selain dikaitkan dengan kasus  pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, eks Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, pada 2005 lalu, juga sempat tersandung kasus pemalsuan dokumen.

Kasus itu ditangani Polda Metro Jaya. Belakangan terungkap, polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tersebut. Dengan alasan, belum menemukan berkasnya, polisi belum bisa mengungkap alasan penerbitan SP3.

Namun, kini teka-teki itu terkuak. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Herry Rudolf Nahak menjelaskan, ada alasan mengapa kasus Nazaruddin dihentikan. "Kenapa di-SP3, karena penyidik tidak menemukan adanya  bukti yang cuklup kuat," kata dia di Jakarta, Rabu 8 Juni 2011.

Polisi, kata dia, tidak mendapatkan bukti-bukti  permulaan yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut. Selain itu, pelapornya juga tidak memberikan data-data mengenai  kasus yang dilaporkan. "Si pelapor hanya sebatas melapor, sementara dia punya bukti-bukti yang tidak mau diberikan ke penyidik sehingga  disimpan sendiri," tambah Herry.

Kombes Herry mengaku heran mengapa kasus Nazarudddin dipermasalahkan lagi. "Padahal itu tahun 2005, sudah lama, ngapain diungkit-ungkit lagi," tambah dia.

Kasus yang membelit Nazaruddin tersebut menyangkut pemalsuan dokumen agar perusahaan miliknya, PT Anugerah Nusantara, memenuhi persyaratan mengikuti proyek tender pengadaan di Departemen Perindustrian, yang nilainya sekitar Rp100 miliar.

Laporan dugaan pemalsuan yang menyeret Nazaruddin dilakukan sekitar Desember 2005. Sedangkan kasusnya di SP3 oleh penyidik pada 13 Desember 2007. Meski sempat ditangkap, setelah diperiksa 1X24 jam, Nazarudin tidak ditahan.

Mengenai kasus ini, Nazaruddin sudah membantahnya. "Isu dari mana itu," ujar pria yang kini berada di Singapura.

Meski sudah SP3, tak berarti kasus itu benar-benar gugur.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes  Baharuddin Djafar menegaskan, SP3 bisa dibuka kembali jika  ada bukti-bukti yang baru atau novum, baik dari masyarakat  maupun pihak terlapor. (sj)• VIVAnews

 

 

 

 

Apindo Minta Larangan Truk Hanya di Jam Sibuk

 

 

Di luar jam sibuk, truk diharapkan tetap diizinkan beroperasi di ruas tol dalam kota.
Selasa, 7 Juni 2011, 05:27 WIB. Arinto Tri Wibowo
]VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pembatasan truk hanya diberlakukan pada saat jam sibuk. Di luar jam sibuk itu, truk diharapkan tetap diizinkan beroperasi di ruas tol dalam kota.

"Kalau dibatasi pada jam berangkat dan pulang kerja, kami bisa menerima," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, ketika ditemui VIVAnews.com di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta, belum lama ini.
Menurut dia, kompromi sementara dengan pihak terkait tentang pembatasan truk di ruas tol dalam kota pada jam tertentu dinilai wajar. Namun, di luar jam-jam sibuk, Apindo tetap berharap truk dapat beroperasi normal.
"Memang terkadang truk jalannya lambat dan mogok di jalan, tapi itu kan bisa dicarikan jalan keluar," tuturnya.

Sofjan menjelaskan, pemerintah semestinya juga mulai memikirkan sarana pengangkutan lain di luar truk. Pilihan menggunakan kereta api bisa direncanakan, sehingga tidak hanya bergantung pada truk untuk proses distribusi barang.

Apalagi, menurut dia, bila truk tetap dilarang melintas di ruas jalan tol dalam kota, biaya yang dikeluarkan pengusaha otomatis akan membengkak. Di sisi lain, kegiatan bongkar muat tidak bisa selamanya dilakukan pada tengah malam.

"Pembatasan truk pada jam sibuk ini menurut saya kompromi sementara yang terbaik, sambil dipikirkan upaya lain seperti penambahan infrastruktur jalan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat setuju jika uji coba pembatasan truk dilakukan permanen, sambil terus mengembangkan infrastruktur. Selain itu, diusulkan dibuat jalur rel kereta api dari Banten menuju Jawa Timur.

"Iya, saya harus berbicara dengan perspektif perindustriannya," kata Hidayat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin 6 Juni 2011.

Hidayat mengatakan, masalah bahan bakar minyak, angkutan, logistik, dan uji coba pembatasan truk hingga 10 Juni merupakan isu besar yang harus diselesaikan kementerian. "Harus diputuskan dan segera dibenahi," tuturnya.

Dia menuturkan, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan mengenai masalah logistik. Sebab saat ini, kapasitas truk yang melalui jalan raya setiap bulan terus bertambah.

 

 
 

Pidato Presiden Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila

 

Kamis, 2 Juni 2011 18:14 WIB | 819 Views
Presiden Suslilo Bambang Yudhoyono (kiri) disambut Ketua MPR RI Taufik Kiemas (kanan) ketika menghadiri peringatan Hari Kelahiran Pancasila, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (1/6) (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Berikut adalah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

dalam acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD di Jakarta, 1 Juni 2011.

Assalamualaikum wr wb
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden RI ketiga
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri Presiden Indonesia kelima
Yang saya hormati Bapak Taufiq Kiemas Ketua MPR RI beserta para pimpinan lembaga-lembaga negara dan segenap anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI
Yang saya hormati saudara wakil presiden RI beserta para menteri dan anggota KIB II
Yang saya hormati bapak Try Soetrisno, Bapak Hamzah Haz dan Bapak Mohammad Jusuf Kalla
Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid dan Ibu Karlina Wirahadi Kusuma beserta para tokoh-tokoh nasional, para pimpinan partai politik, para gubernur

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Marilah sekali lagi pada kesempatan yang amat bersejarah ini kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT karena kepada kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan semoga kesehatan untuk melanjutkan pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila.

Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan MPR RI Bapak Taufiq Kiemas atas prakarsanya kembali memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie dan Ibu Megawati Soekarnoputri yang disamping hadir juga menyampaikan pidato beliau pada hari yang penting ini.

Semoga kehadiran kedua beliau dan para tokoh nasional dapat lebih meningkatkan semangat, tekad, dan upaya kita bersama untuk melanjutkan pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Hadiran sekalian yang saya hormati, saya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Taufiq Kiemas, Bapak Habibie dan Ibu Megawati Soekarnoputri.

Saya bersetuju terhadap apa yang disampaikan Bapak Taufiq bahwa Pancasila harus jadi landasan ideologi, falsafah, etika moral pemersatu bangsa dan sumber inspirasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Presiden Soekarno pernah mengatakan, saya petik, "Sulit sekali saudara-saudara mempersatukan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila."

Hal itu Bung Karno sampaikan pada saat peringatan ulang tahun Pancasila pada tanggal 5 Juni 1958 di Istana Negara Jakarta.

Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Habibie tadi, Presiden RI ke-3, bahwa Pancasila telah lulus ujian sejarah.

Bahwa kini seolah Pancasila tersandera dan dilupakan juga penglihatan tentang hak asasi manusia yang diunggulkan tetapi kurang diimbangi dengan kewajiban yang mesti dilakukan.

Kemudian Pak Habibie juga mengatakan kekerasan atas nama agama itu kontraproduktif. Beliau mengatakan ada bayang-bayang neokolonialisme dalam perekonomian kita, saya setuju Pak Habibie.

Itulah yang kita lakukan saat ini memastikan kontrak-kontrak baru itu benar dan adil karena sudah cukup lama, puluhan tahun kita menghadapi seperti itu. Mari kita ubah agar tidak terjadi lagi di masa depan.

Saya juga ingin menekankan arti penting yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima kita. Bahwa di tengah kegamangan bangsa ini melihat masa depan dalam derunya globalisasi Pancasila hadir kembali.

Dan Insya Allah akan tetap menjadi pelita dan solusi kebangsaan bagi kita.

Saya juga setuju jika berbicara Pancasila tidak mungkin tidak berbicara tentang Bung Karno. Kita mesti memberikan apresiasi kepada Bung Karno atas pemikiran besarnya dan perjuangannya yang luar biasa. Bung Karno adalah pejuang, pemikir dan penggali Pancasila.

Rumusan manapun saudara-saudara dari masa ke masa tapi substansi Pancasila tidak berubah sebagaimana yang dipidatokan pada 1 Juni 1945 yang lalu.

Ibu Megawati juga menyampaikan, saya bersetuju, janganlah mempertentangkan nasionalisme dan Islam, karena memang tidak perlu dipertentangkan.


Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saudara-saudara kita setanah air yang saya cintai,

Makna memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua.

Yang pertama adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar Bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada 1 Juni 1945. Ingat pada saat itu para "founding fathers" kita tengah merumuskan dasar-dasar bagi Indonesia merdeka.

Bung Karno berkali-kali mengatakan beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, namun penggali Pancasila. Namun sejarah telah menorehkan tinta emas bahwa dijadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno.

Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 menjadi misi kita ke depan ini melakukan aktualisasikan agar pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab persoalan dan tantangan yang kita hadapi di masa kini dan depan.


Hadirin yang saya muliakan,

Di samping dua hal tadi yang mencerminkan pidato refleksi kesejarahan, pada kesempatan yang mulia ini,

Sekali lagi, di samping kontemplasi dan aktualisasi, saya juga ingin sampaikan satu hal penting.

Yaitu sebuah pemikiran tentang perlunya revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi sebagai upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa.

Saya yakin yang ada dalam ruangan ini bahkan rakyat kita di seluruh tanah air bersetuju Pancasila harus kita revitalisasikan dan aktualisasikan. Pertanyaannya bagaimana mengaktualisasikan yang efektif sehingga rakyat kita bukan hanya menghayati tapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini penting saudara-saudara, ketika kita juga mendengar akhir-akhir ini aspirasi dan pikiran banyak kalangan di negeri kita yang menyatakan bahwa telah banyak terjadi erosi terhadap penghayatan, kesadaran dan pengamalan Pancasila.

Pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, lima tahun yang lalu, yang kita selenggarakan di Jakarta 1 Juni 2006, Bapak Taufiq Kiemas juga hadir waktu itu.

Saya pernah menyampaikan saat itu antara lain, sebagai anak bangsa, kita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa saudara? Karena hal itu sudah final. Tidakkah MPR RI pada tahun 1998 melalui Tap No 18 MPR 1998 telah menetapkan pacasila sebagai dasar negara?


Tidak ada alternatif lain.

Saya pada waktu itu juga mengajak rakyat Indonesia bahwa dalam era reformasi, demokratisasi dewasa ini kita perlu menata kembali kerangka kehidupan negara kita berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan yang lain-lain, bukan diinspirasi oleh pikiran-pikiran lain meskipun Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa sejak tahun 1998 yang lalu.

Terkait pemikiran besar Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 itu, waktu itu saya sampaikan agar bangsa Indonesia selalu ingat dan mengetahui pandangan Bung Karno yang orisinil, yang sejati, yang cemerlang yaitu perlunya mendirikan negara kebangsaan atau negara nasional Indonesia.

Kemudian Bung Karno mengatakan apa arti nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kaitan nasionalisme dengan internasionalisme.

Hubungan antara demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tidak kalah pentingnya Bung Karno mengupas secara dalam hakekat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saudara-saudara itu telah saya sampaikan pada peringatan tahun 2006.

Tahun lalu di ruangan ini, pada peringatan pidato Bung Karno, tepat dilaksanakan 1 Juni 2010, saya kembali mengajak rakyat Indonesia untuk memahami gagasan cemerlang Bung Karno yang lain, antara lain bagaimana prinsip nasionalisme yang kita anut dan kosmopolitisme yang kita tolak, hubungan antara demokrasi, fairplay dan mufakat serta konsep gotong royong sebagai warisan luhur bangsa yang tidak boleh hilang, meski kita menuju dan akan jadi bangsa yang maju dan modern.

Saudara-saudara pada peringatan 1 Juni 2011 ini saya hanya ingin mengedepankan satu hal besar, yang juga digagas oleh Bung Karno 66 tahun yang lalu.

Yaitu pentingnya kita menegakkan dan menjalankan negara Pancasila atau negara berdasarkan Pancasila.

Yang saya maksudkan dengan negara Pancasila, disamping Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, juga mesti dimaknai Indonesia bukan negara berdasarkan yang lain-lain.

Ingat saudara-saudara, sejak awal, para pendiri republik dengan arifnya telah membangun konsensus yang bersifat mendasar, yaitu Indonesia adalah negara berketuhanan, istilah Bung Karno, negara yang ber-Tuhan dan sekaligus negara nasional jadi bukanlah negara agama.

Meskipun bukan negara yang berdasarkan agama, agama mesti dijunjung tinggi. Kehidupan masyarakat mestilah religius dan bukan sekuler dalam arti meminggirkan agama dan tidak mengakui adanya Tuhan.

Konsensus penting lainnya yang tercetak abadi dalam sejarah kita adalah Indonesia adalah negara berdasarkan ideologi Pancasila bukan ideologi-ideologi lain yang dikenal di dunia seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme dan fasisme.

Saudara-saudara ini sangat fundamental, yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila.


Saudara-saudara

Akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pikiran yang melandasinya.

Apa yang terjadi pada tingkat publik kita? Ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama.

Terhadap godaan apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila baik dasar agama atau ideologi lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa niat dan gerakan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila.

Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat di bumi Indonesia. Jika gerakan itu melanggar hukum tentulah tidak boleh kita biarkan. Namun satu hal, cara-cara menghadapi dan menangani gerakan semacam itu haruslah tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan rule of law. Tidak boleh main tuding dan main tuduh karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa.

Disamping itu negara tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang. "We cann`t dan we shouldn`t control the mind of the people".

Kecuali apabila pemikiran itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bertentangan dengan konstitusi, UU dan aturan hukum lain, negara harus mencegah dan menindaknya.

Kuncinya saudara-saudara, negara harus bertindak tegas dan tepat tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dengan cara-cara demokratis dan rule of law.

Negara harus membimbing dan mendidik warganya untuk tidak menyimpang dari konstitusi dan perangkat perundang undangan lainnya.


Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan banggakan,

Pada bagian akhir dari sambutan saya, saya ingin menyampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana kita melangkah ke depan, mengaktualisasikan dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita.

Pada 24 Mei 2011 yang lalu, atau minggu lalu, kami para pemimpin lembaga negara, disamping Presiden dan Wakil Presiden hadir Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK dan Ketua KY kami melaksanakan pertemuan konsultasi dengan agenda utama implementasi 4 pilar kehidupan bernegara, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Forum bersepakat bulat tentang perlunya revitalisasi Pancasila. Sementara itu saudara-saudara, melalui interaksi langsung saya dengan banyak pihak dan mengikuti apa yang diangkat di berbagai media massa saya juga mengetahui, mendengar, merasakan, amat banyak kalangan yang menginginkan perlunya dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Mereka semua.

Guna lebih melengkapi pemahaman saya, atas apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran, aspirasi dan rekomendasi masyarakat luas.

Saya telah meminta BPS untuk melakukan survei tentang apa dan bagaimana rakyat kita memandang Pancasila sekarang ini.

Survei ini penting sebelum kita menentukan kebijakan, strategi dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan revitalisasi Pancasila nanti.

Survei BPS ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Mei 2011 mengambil sampel 12.056 responden tersebar di 181 kabupaten kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Metode yang dilakukan adalah wawancara langsung atau tatap muka. Siapa yang diwawancarai saudara-saudara? 12.056 responden itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, petani dan nelayan, guru dan dosen, PNS, Polri dan TNI, tenaga profesional, pengusaha, anggota DPR, dll.

Apa hasilnya? Hasil survei yang penting adalah pertama, 79,26 persen masyarakat berpendapat Pancasila penting untuk dipertahankan.

Nomor dua, 89 persen masyarakat berpendapat bahwa berbagai permasalahan bangsa, menurut mereka seperti tawuran antar pelajar, konflik antara kelompok masyarakat, antar umat beragama dan etnis karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Yang ketiga, ketika ditanya bagaimana cara yang paling tepat agar masyarakat memahami dan menjalani nilai-nilai Pancasila, 30 persen berpendapat melalui pendidikan, 19 persen melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat di pusat dan daerah, 14 persen melalui contoh dan perbuatan nyata para tokoh masyarakat, 13 persen melalui penataran, 12 persen melalui media massa, dan 10 persen melalui ceramah keagamaan. Itu pendapat mereka.

Sedangkan yang keempat atau yang terakhir dari hasil yang penting, ketika ditanya siapa yang seharusnya melaksanakan edukasi dan sosialisasi Pancasila 43 persen menjawab sebaiknya dilaksanakan oleh guru dan dosen, 28 persen oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen berarti satu dari lima orang oleh badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah semacam BP7, tiga persen oleh elite politik.


Saudara-saudara saya ingin menambahkan hasil survei lain.

Saya juga mendapatkan informasi tentang hasil survei oleh sebuah lembaga survei yang menyangkut pendapat publik tentang isu negara berdasarkan agama, yang mencuat akhir-akhir ini.

Mereka berpendapat sekitar 75 persen mereka mengatakan keinginan untuk mendirikan dan adanya gerakan politik negara berdasarkan agama itu tidak dibenarkan dan itu tidak boleh dibiarkan.

Saudara-saudara tentu saja hasil-hasil survei ini bukan menjadi satu-satunya faktor dalam menentukan langkah kita untuk melakukan revitalisasi Pancasila.

Namun pendapat dan aspirasi rakyat seperti itu mestilah kita perhatikan dan kita pertimbangkan secara seksama.

Kita ingin tentunya langkah dan cara revitalisasi Pancasila itu benar-benar efektif, bisa diterima masyarakat luas dan tidak kontra produktif.

Sebagai contoh saya telah instruksikan Mendiknas dan menteri terkait lainnya untuk segera merumuskan dan menjalankan edukasi nilai-nilai Pancasila dengan metode paling efektif, apakah melalui pengajaran formal, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka ataupun melalui wahana seni budaya yang bisa diikuti masyarakat luas.

Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air itulah bagian kedua, pikiran-pikiran kita untuk memastikan untuk memastikan bahwa langkah-langkah revitalisasi Pancasila akan berjalan dengan efektif.

Akhirnya, saya telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini. Pertama tadi adalah refleksi dan kontemplasi pikiran-pikiran besar Bung Karno.

Kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif, dan perlu kita garisbawahi melalui edukasi, sosialisasi dan keteladanan.

Dan pada kesempatan yang baik ini, hadirn saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukan doktrin yang dogmatis, tapi sebuah "living ideology", sebuah "working ideology".

Sebagai ideologi yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu mengatasi dan melintasi dimensi ruang dan waktu. Saya yakin.

Namun satu hal pasti, yang ingin saya teguhkan dalam kesempatan ini, bangsa Indonesia mesti teguh dan tegas terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Mari saudara-saudara kita semakin bersatu melangkah bersama, dan bekerja lebih keras untuk membangun negeri ini kearah masa depan yang lebih baik berdasarkan Pancasila. Sekian.
Wassalamualaikum wr wb.(*)(T.G003/B013) Editor: Ruslan Burhani

 

 

 

 

 

 

 

Syafii Maarif: Pejabat Sudah "Alergi" Pancasila

 

 

 

Selasa, 31 Mei 2011 23:47 WIB | 611 Views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buya Syafii Maarif (FOTO ANTARA)

 

 

 

 

Surabaya (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Syafii Maarif menilai pejabat sekarang sudah "alergi" Pancasila, padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang benar.

"Buktinya, pejabat sekarang jarang bicara Pancasila, karena mereka `alergi`. Itu karena Pancasila memang pernah ada selama 20 tahun, namun Pancasila dijadikan alat pembenar kekuasaan," katanya di Surabaya, Selasa.

Di sela-sela Kongres III Pancasila di Auditorium Garunda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menyarankan pejabat sekarang untuk meniru Bung Hatta yang melakukan internalisasi Pancasila.

"Artinya, jangan seperti dulu, Pancasila jangan berhenti pada kognitif, apalagi diperalat, sehingga Pancasila disalahgunakan dan akhirnya dijauhi. Pancasila harus ada dalam diri kita, lalu amalkan dan beri contoh, jangan justru memperalat Pancasila," katanya.

Oleh karena itu, tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Bangsa" itu menyatakan setuju dan mendukung revisi UU 20/2003 tentang Sisdiknas karena hilangnya muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

"Saya setuju itu (revisi), karena UU Sisdiknas memang harus mengenalkan Pancasila secara benar, tapi revisi UU Sisdiknas itu harus diiringi dengan penyiapan sumberdaya manusia atau tenaga pendidik yang Pancasilais dan patut diteladani," katanya.

Kongres yang diikuti 470-an peserta itu dibuka dengan fragmen "Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)" pada 13 Juli 1945 yang dimainkan Teater Alumni Gadjah Mada (Gama Tua).

Berikutnya juga ditampilkan fragmen "Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai)" pada 18 Agustus 1945.

Badan/Komisi Khusus

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR H Lukman Hakim Saefuddin mendukung keinginan revisi UU Sisdiknas, karena Mendiknas memang harus memberikan muatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

"Karena itu, kami dari MPR mengusulkan pemerintah membentuk badan atau komisi khusus yang tugasnya antara lain merumuskan pengenalan Pancasila secara benar di dunia pendidikan, politik, kemasyarakatan, dan seterusnya," katanya.

Ia menyatakan sudah pernah mengusulkan perlunya badan atau komisi khusus terkait pembudayaan Pancasila seperti BP7 di masa lalu ketika menghadiri pertemuan lembaga negara pada 24 Mei lalu.

"Presiden merespons baik usulan MPR itu, karena itu pemerintah harus segera mewujudkan badan atau komisi khusus itu, karena kita sudah perlu rumusan atau metodologi pembudayaan Pancasila di kalangan pemerintah, politisi, pendidikan, dan masyarakat," katanya.

Menurut dia, badan atau komisi khusus itu nantinya akan merumuskan cara-cara pembudayaan Pancasila yang bukan lagi indoktrinasi, pemaksaan, atau tafsir tunggal, namun melalui cara-cara dialogis.

"Misalnya, saya setuju cara teater untuk pengenalan Pancasila kepada pelajar sekolah menengah atau cara-cara lain yang bukan seperti penataran P4 di masa lalu, sebab bangsa Indonesia yang majemuk sangat membutuhkan Pancasila," katanya.

Namun, ia mengusulkan badan atau komisi khusus itu ada hingga ke tingkat desa atau kelurahan, karena pembudayaan Pancasila memang harus sampai ke lapisan masyarakat di tingkat bawah.

"Demokrasi yang sangat liberal seperti yang kita alami sekarang harus dikembalikan kepada Pancasila yakni demokrasi yang mengutamakan unsur musyawarah atau perwakilan dalam permusyawaratan," katanya.(*)(T.E011/S024)
Editor: Ruslan Burhani

 

 

 

 

 

Jangan Jadikan Negeri Ini Lautan Fitnah

 

 

Senin, 30 Mei 2011 11:25 WIB | 168 Views

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (FOTO. ANTARA)

 

 

 

 

 

 

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada publik Indonesia untuk bersama-sama menjaga negeri ini dari lautan fitnah yang tidak mencerdaskan bangsa.

"Saya serukan jangan negeri ini menjadi tanah dan lautan fitnah, tidak akan mencerdaskan bangsa. Marilah kita menjadi bangsa beradab," kata Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum menuju Kalimantan Barat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Presiden menanggapi beredarnya pesan singkat yang mengritik pemerntahan Presiden Yudhoyono. Kepala negara menyebut isi pesan singkat tersebut sebagai "pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan."

Menurut Presiden, sudah banyak sekali orang yang sudah menjadi korban fitnah di Indonesia, termasuk dirinya.

"Selama mengemban amanah melalui pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Selama ini saya memilih diam. Satu kali dua kali manakala fitnah itu keterlaluan, maka demi nama baik dan merupakan hak saya, saya perlu beri penjelasan," katanya.

Presiden mengemukakan keprihatinannya atas perilaku tidak bertanggung jawab pihak-pihak yang melempar fitnah dengan tanpa beban.

"Fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab," katanya.

Para penyebar fitnah, menurut Presiden, juga tidak kesatria dan pengecut karena tidak menampakkan diri.

"Janganlah terus menerus menyebarkan racun fitnah. Mari secara ksatria pula kita berhadapan demi hukum dan keadilan," katanya.

Dalam beberapa hari terakhir beredar pesan singkat melalui sebuah nomor asing yang menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono melakukan tindakan tidak terpuji, skandal Century dan sejumlah isu lain.

(F008*G003/S026)

Editor: Suryanto

Gubernur Jatim Temui Warga 45 RT Lapindo

 

 

Senin, 30 Mei 2011 10:21 WIB | 406 Views

Sebuah alat berat melakukan pendalaman di saluran air tanggul lumpur panas Lapindo (ANTARA/M Risyal Hidayat)

 

 

 

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menemui perwakilan warga 45 RT yang terdampak semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang menuntut ganti rugi.

Sebanyak 10 orang perwakilan warga itu ditemui di ruang rapat desk pilkada di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin pagi.

"Tuntutan kami satu paket dengan sembilan RT yang disetujui pembayaran ganti ruginya oleh Presiden," kata Suprapto selaku salah satu perwakilan warga.

Gubernur yang didampingi Asisten III Sekdaprov Jatim, Edy Purwinarto, mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan kembali tuntutan warga 45 RT itu.

"Saya kira aspirasi produktif agar 45 RT dimasukkan satu paket dengan sembilan RT," kata Soekarwo.

Menurut dia, tuntutan ganti rugi warga 45 RT itu disatukan dengan pembayaran ganti rugi sembilan RT yang dimasukkan dalam RAPBN 2012.

Gubernur Jatim merasa "geregetan" terhadap sikap warga yang tinggal di 45 RT terdampak luapan lumpur panas Lapindo.

"Terus terang, saya geregetan terhadap sikap mereka. Jauh sebelum mereka meminta, saya sudah menolongnya dengan mengajukan usulan kepada Presiden," katanya.

Namun, di saat Gubernur memperjuangkan nasib warga 45 RT agar mendapatkan ganti rugi dari pemerintah itu, tiba-tiba mereka berunjuk rasa dengan cara menutup Jalan Raya Porong sehingga mengakibatkan jalur lalu lintas ruas Pasuruan-Sidoarjo macet total.

"Hal itulah yang membuat kami geregetan. Mereka tidak tahu bahwa usulan kami sedang diproses Presiden," kata Gubernur.

Sebelumnya, warga 45 RT di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Desa Pamotan, dan Desa Mindi, Kecamatan Porong, memblokade Jalan Raya Porong dengan menggunakan batu dan spanduk, Kamis (26/5).

Mereka menuntut pembayaran ganti rugi tanpa harus melalui uji seismik oleh Badan Geologi karena dikhawatirkan hasilnya berbeda dengan hasil penelitian Unair dan ITS.

"Sekarang ini masih membuat surat masih merumuskan drafnya. Kalau sudah selesai, besok saya suruh Pak Edy (Asisten III) bersama perwakilan warga langsung ke Jakarta," kata Gubernur.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

 

 

 

 

Presiden Tahu Nazaruddin di Singapura dari Media

 

 

 

Jumat, 27 Mei 2011 14:53 WIB | 634 Views

 

 

 Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku baru mengetahui mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berada di Singapura dari media massa.

 

 

 

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Kepresidenan menyatakan Yudhoyono sama sekali tidak mengetahui keberangkatan Nazaruddin ke Singapura pada Senin 23 Mei 2011.

"Saya kira tidak. Presiden tidak mengetahui soal itu," ujarnya.

Julian mengatakan Presiden Yudhoyono baru mengetahui keberadaan Nazaruddin di Singapura dari media massa yang memberitakannya pada Kamis 26 Mei 2011.

"Kan diberitakan juga. Saya kira bukan hanya Presiden yang tahu, tapi juga semua yang memperhatikan soal ini," ujarnya.

Keberangkatan Nazaruddin ke Singapura pada 23 Mei 2011 diakui pula oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Sedangkan permintaan cekal Nazaruddin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru diterima Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Mei 2011.

ANT/D013

 

 

 

 

Editor: Jafar M Sidik

 

 

 

 

 

 

 

 

PWI – AJI – IJTI : RUU Intelijen Mengancam Kebebasan Pers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster RUU Intelijen

 

 

 

 

 

 

Jakarta, (1titik.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen dalam waktu dekat.

 

 

 

 

 

 

Setelah dikaji serius dan mendalam, maka konsekuensi RUU itu adalah mencancam kebebasan pers di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Hasil kajian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menemukan beberapa masalah mendasar dalam RUU Intelijen tersebut, antara lain:

 

 

 

 

 

 

Pertama, adanya kewenangan badan intelijen untuk melakukan intersepsi tanpa persetujuan pengadilan.

 

 

 

 

 

 

Hal ini mengancam kebebasan pers, karena intelijen dapat melakukan intersepsi terhadap komunikasi pekerja pers dengan narasumber, yang bisa jadi bersifat rahasia. Pasal tersebut membuka peluang badan intelijen untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk memata-matai wartawan.

 

 

 

 

 

 

Padahal, dalam menjalankan tugasnya, wartawan sering melakukan komunikasi dengan narasumber secara terselubung. Bahkan wartawan berkewajiban melindungi identitas narasumber konfidensial, jika diperlukan.

 

 

 

 

 

 

Kedua, adanya pasal mengenai pembatasan informasi merupakan ancaman bagi hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian, adanya pembatasan informasi intelijen berpotensi mengebiri hak dan kewajiban pers sebagaimana diatur UU Pers tersebut.

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang, termasuk wartawan, untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik.

 

 

 

 

 

 

Untuk informasi yang berkategori rahasia, telah diatur dalam pasal 17 UU ini. Dengan adanya pembatasan informasi itu, maka RUU Intelijen berpotensi mengebiri UU KIP yang baru mulai berlaku tanggal 30 April tahun lalu.

 

 

 

 

 

 

Ketiga, adanya pasal yang memberi wewenang badan intelijen negara untuk melakukan penangkapan selama tujuh hari merupakan ancaman terhadap seluruh warganegara, termasuk wartawan.

 

 

 

 

 

 

Pasal ini dapat disalahgunakan untuk menangkap pekerja pers yang memiliki informasi yang dianggap membahayakan negara. Padahal, pekerja pers selalu bergumul dengan informasi, termasuk informasi yang terkait dengan kemanan negara.

 

 

 

 

 

 

Penangkapan hanyalah wewenang aparat penegak hukum, bukan intelijen negara, dengan prosedur sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana lain yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

UU Intelijen semestinya dibuat untuk mengontrol aktivitas intelijen agar tidak bertindak melampaui wewenang, bukan malah untuk untuk melegitimasi tindakan intelijen yang melampuai hukum.

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Intelijen seharusnya dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum dengan tetap menghormasi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pers, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. (*)

 

 

 

 

 

 

Disarikan dari hasil Kajian Tiga Organisasi Pers

 

 

 

 

 

 

1. Margiono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

 

 

 

 

 

 

2. Nezar Patria, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

 

 

 

 

 

 

3. Imam Wahyudi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahfud: Kalau Perlu Buru Sampai Kubur

 

 

 

"Saya menyatakan ke KPK bahwa ini tidak ada tindak pidana. Dia tidak suap. Gratifikasi."

 

 

Rabu, 25 Mei 2011, 16:47 WIB

 

 

Arry Anggadha, Nur Eka Sukmawati

 

 

Sengketa Pemilu 2009 : Mahfud MD (VIVAnews/Tri Saputro)

 

 

 

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa kedatangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah untuk melaporkan kasus pemberian amplop oleh Muhammad Nazaruddin ke Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

"Sampai hari ini saya tidak pernah melaporkan dan tidak akan melaporkan," kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

Menurut Mahfud, jika peristiwa itu dilaporkan ke KPK harus ada tindak pidananya. "Tapi saya menyatakan ke KPK bahwa ini tidak ada tindak pidana karena dia tidak suap. Itu gratifikasi," ujarnya. "Gratifikasi yang sudah dikembalikan itu tidak wajib dilaporkan. Jadi masa harus lapor ke KPK."

Mahfud menegaskan bahwa dia hanya menjelaskan ke KPK bahwa kasus etikanya sudah selesai. "Kalau KPK memperkirakan ini ada pidananya, silakan KPK menyelidikinya. Kalau perlu buru sampai kuburan," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menyatakan dirinya siap memberikan keterangan kepada KPK jika lembaga tersebut curiga ada tindak pidana dalam pemberian amplop yang berisi uang itu. "Karena KPK berhak menyatakan ada pidananya," ujarnya.

Pekan lalu, Mahfud MD melapor ke SBY mengenai tindakan Nazaruddin yang memberikan Sin$120 ribu ke Janedjri. Nazaruddin, kata Mahfud, memberikan uang tersebut kepada Janedjri, kurang lebih tahun lalu.

Namun dia tidak menyebut detail lengkapnya. Menurut pengakuan Djanedjri, Nazaruddin memberikan uang berjumlah 120 dolar Singapura itu sebagai tanda persahabatan. Dia sendiri mengaku tidak tahu menahu tujuan pemberian uang tersebut, sebab Nazaruddin sedang tidak berperkara di MK.

Apakah dengan melaporkan ke SBY itu taktik untuk menaikkan kredibilitas MK? "Siapa yang meragukan kredibilitas MK. Tidak ada itu. Kalau saudara baca seluruh tanggapan di internet, semuanya mendukung MK," ujarnya.

Nama Nazaruddin juga disebut terlibat oleh Kamaruddin Simanjuntak. Bekas pengacara tersangka Mindo Rosalina Manulang itu menyatakan Rosa bertindak atas perintah Nazaruddin. Nazaruddin sudah membantah terlibat dalam kasus ini. Dia juga menyatakan Rosa bukanlah anak buahnya.

Kasus suap wisma atlet ini sudah menjerat tiga tersangka. Mereka adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.

 

 

• VIVAnews

 

 

 

 
www.sbc-news.com